AMUNTAI (TABIRkota) – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan (Kalsel) Tahun Anggaran 2027, ditargetkan senilai lebih dari Rp1,358 triliun.
Hal tersebut terungkap dalam Rapat Paripurna yang digelar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) HSU dengan agenda pembahasan pengambilan keputusan terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) sekaligus penyampaian penjelasan kepala daerah atas RAPBD TA 2027 yang dilaksanakan di Ruang Rapat DPRD setempat, Amuntai pada Arba (14/10) lalu.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD HSU, H Fadillah, serta dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) HSU, H Adi Lesmana, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para asisten, kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), kepala bagian, dan jajaran terkait di lingkungan Pemkab setempat.
Pada rapat paripurna tersebut, Bupati HSU, H Sahrujani menyampaikan penjelasan atas RAPBD HSU 2027, di mana rancangan anggaran tersebut disusun dengan mempertimbangkan kondisi dan proyeksi pendapatan daerah, kebutuhan belanja, kemampuan pembiayaan, serta prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.
Dalam pemaparannya, pendapatan daerah pada RAPBD TA 2027 ditargetkan sebesar Rp1,358 triliun lebih, yang mengalami penurunan sekitar 4,08 persen dibandingkan pendapatan dalam APBD murni TA 2026.
Penurunan tersebut terutama terjadi pada target pendapatan transfer dari pemerintah pusat serta pos lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Sementara itu, belanja daerah pada RAPBD Tahun Anggaran 2027 direncanakan sebesar Rp1.667.667.485.658 atau sekitar Rp1,668 triliun, turun sekitar 9,09 persen dibandingkan belanja daerah Tahun Anggaran 2026.
Secara terperinci, alokasi belanja daerah direncanakan terdiri atas belanja operasi sebesar Rp1.180.831.204.841, belanja modal Rp247.703.295.039, belanja tidak terduga Rp25.882.185.778, serta belanja transfer sebesar Rp213.250.800.000.
Adapun kebijakan pembiayaan daerah diarahkan untuk menutupi defisit anggaran sebesar Rp309.337.143.038 yang direncanakan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dengan nilai estimasi yang sama.
Bupati menekankan bahwa penyusunan RAPBD 2027 tidak hanya berkaitan dengan perencanaan pendapatan dan belanja, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menentukan arah pembangunan HSU.
Menurutnya, setiap kebijakan dan alokasi anggaran harus diarahkan untuk mendukung program pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Melalui APBD, kita berkomitmen menghadirkan pembangunan yang mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat infrastruktur dan pelayanan publik, mendorong perekonomian daerah, serta menjaga lingkungan hidup,” ujarnya.
Ia mengatakan, setiap kebijakan dan setiap rupiah anggaran harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat HSU.
“Diharapkan, pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2027 bersama DPRD dapat berlangsung secara konstruktif sehingga rancangan anggaran tersebut dapat ditetapkan tepat waktu dan dilaksanakan secara optimal,” katanya.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) HSU berkomitmen mengelola anggaran secara tertib, transparan, dan bertanggung jawab, sekaligus mengarahkan belanja daerah pada program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan.
Melalui pembahasan dua Raperda dan RAPBD 2027 tersebut, pemerintah daerah bersama DPRD diharapkan dapat memperkuat landasan regulasi dan perencanaan anggaran bagi penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan pelayanan publik, serta pembangunan yang berkelanjutan di HSU. (zal/ra)
