MUARA TEWEH (TABIRkota) – Bupati Barito Utara (Barut), Kalimantan Tengah (Kalteng), H Shalahhuddin memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga tujuh hari ke depan serta meminta penanganan dampak kesehatan masyarakat menjadi prioritas.
Hal tersebut disampaikan H Shalahuddin dalam Rapat Evaluasi Penanganan Karhutla dan Dampak Kemarau yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Utara di Aula Sekretariat Daerah (Setda) setempat, Kamis (15/10).
Menurutnya, perpanjangan status dilakukan sebagai langkah antisipasi mengingat kondisi kabut asap yang masih pekat dan berpotensi berdampak pada kesehatan masyarakat, meskipun jumlah titik api telah mengalami penurunan.
“Saat ini jumlah titik api dan kejadian karhutla di Barito Utara mengalami penurunan yang menunjukkan upaya penanganan serta pendekatan kepada masyarakat telah memberikan hasil positif,” ujarnya.
Namun demikian, katanya, kondisi kabut asap justru semakin pekat sehingga penanganan dampak terhadap kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas utama.
"Saya meminta agar pemantauan kualitas udara dilakukan setiap hari, pembagian masker kepada masyarakat terus dilaksanakan, serta kegiatan di luar ruangan dikurangi apabila kondisi udara tidak sehat," katanya.
Perhatian khusus harus diberikan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta masyarakat dengan penyakit asma, jantung, dan gangguan kesehatan lainnya.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Utara juga akan menyiapkan ruang oksigen, pos pelayanan kesehatan, dan tim kesehatan yang siap siaga.
Ia menambahkan, seluruh unsur Forkopimda, Bupati, Wakil Bupati, Kapolres, Kejaksaan Negeri, Ketua DPRD, serta seluruh OPD, merupakan bagian penting dari komando penanganan tanggap darurat bencana.
“Ada beberapa konsekuensi dari perpanjangan status tersebut, yakni seluruh pihak harus tetap berada dalam wilayah tugas, penggerakan personel dan sumber daya tetap dilaksanakan sesuai kebutuhan lapangan, serta pendampingan hukum dari kejaksaan dan pengawasan dari inspektorat terus dilakukan,” tambahnya.
Penggunaan anggaran, termasuk Belanja Tidak Terduga (BTT), harus dilaksanakan secara cermat, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan.
Pada rapat tersebut, bupati juga mengingatkan dampak kemarau terhadap ketersediaan air bersih, di mana saat ini bahkan sudah ada sungai yang mengering sehingga menyebabkan sebagian masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih.
Untuk itu, BPBD, pemadam kebakaran, dan perangkat daerah terkait diminta untuk terus membantu PDAM mendistribusikan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. (adv)
