MUARA TEWEH (TABIRkota) – Bila ada sekolah di Kabupaten Barito Utara (Barut), Kalimantan Tengah (Kalteng) yang melanggar surat edaran Dinas Pendidikan (Disdik) tentang larangan pungutan sekolah, baik untuk kegiatan perpisahan maupun penerimaan siswa baru, sebaiknya kepala sekolahnya dicopot saja, ujar Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, H Tajeri.
“DPRD Barut sangat mendukung kebijakan larangan pungutan sekolah oleh Disdik dan bila ada sekolah yang tidak mengindahkannya serta tetap melakukan pungutan, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap Kepsek,” ujarnya di Muara Teweh, ibu kota Barut, Senin (1/6).
Sebelumnya, sejumlah wali murid di SD Negeri 1 Traheran, Kecamatan Teweh Selatan, mengeluhkan adanya iuran senilai Rp400 ribu untuk kegiatan perpisahan siswa Kelas VI.
Atas keluhan tersebut, Kepala Disdik Barut, M Imam Topik sudah secara tegas melarang pungutan sekolah dalam bentuk apapun, yang dituangkan dalam Surat Edaran dan telah di sampaikan kepada seluruh sekolah di Barut.
H Tajeri mengatakan, pihak Disdik Barut harus berani mengambil tindakan terhadap setiap pelanggaran yang terjadi di lingkungan sekolah.
“Keluhan masyarakat, khususnya orang tua murid, harus menjadi perhatian serius dan tidak cukup hanya didengar tanpa tindak lanjut,” katanya.
Ia menambahkan, tidak semua wali murid dari keluarga mampu, namun demi menyekolahkan anak, mereka rela bekerja keras.
“Kita memahami niat sekolah mengadakan kegiatan perpisahan mungkin agar peserta didik memiliki kenangan indah sebelum melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi,” tambahnya.
Meski begitu, kegiatan perpisahan sebaiknya tetap dapat dilaksanakan secara sederhana tanpa membebani wali murid dengan mengedepankan kebersamaan serta rasa syukur. (ded/ra)
