PARINGIN (TABIRkota) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Balangan, Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) setempat, berhasil meraih Piagam Adhi Manawa Nugraha Utama dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Menurut Kepala BKPSDM Balangan, Sufriannor, Piagam Adhi Manawa Nugraha Utama yang diraih atas prestasi sebagai Peringkat I Penghargaan Penerapan Kebijakan Pro-Karier ASN Wilayah Kerja Kantor Regional (Kanreg) VIII BKN tersebut, telah diserahkan pada acara puncak HUT ke-78 BKN yang dilaksanakan di Aula Kanreg VIII BKN Banjarbaru pada Sabtu (6/6) lalu.
“Piagam Adhi Manawa Nugraha Utama ditandatangani langsung oleh Kepala BKN RI, Zudan Arif Fakhrulloh yang diserahkan pada acara puncak HUT Ke-78 BKN yang disiarkan secara virtual bagi UPT Kanreg VIII serta BKD/BKPP/BKPSDM se-Regional VIII (Kalseltimtengtara),” ujarnya di Paringin, ibu kota Balangan, Senin (8/6).
Ia mengatakan, prestasi tersebut tidak lepas dari komitmen Pemkab Balangan dalam mengimplementasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk menghadirkan lompatan layanan yang adaptif.
"Kami di BKPSDM akan terus memacu kinerja pelayanan yang tujuannya sejalan dengan visi BKN, yaitu memudahkan, melindungi dan membahagiakan ASN," katanya.
Sebagai wujud nyata dari upaya membahagiakan ASN tersebut, saat ini Pemkab Balangan tengah memproses salah satu instrumen Pro-Karier, yakni pemberian Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB).
Hal tersebut, tambahnya, sangat memungkinkan karena terdapat PNS di Balangan yang berhasil meraih juara tingkat nasional dalam dua tahun terakhir, sehingga usulan KPLB diyakini akan mendapat persetujuan dari BKN Pusat.
"BKPSDM merasa perlu menjemput bola dan akan segera bekerja sama dengan SKPD terkait yang menaungi PNS tersebut guna memfasilitasi kelancaran proses pengusulannya," tambahnya.
Kesiapan infrastruktur dan kapabilitas SDM di masa depan, dipandang penting guna mendukung budaya kerja yang lebih fleksibel, baik itu Work From Office (WFO), maupun Work From Home/Anywhere (WFH/WFA).
Ke depan, apabila memungkinkan, dipandang perlu adanya penempatan Pejabat Fungsional (JF) Kepegawaian atau Manajemen ASN (MASN) di setiap perangkat daerah agar pendampingan dan manajemen kepegawaian bisa semakin optimal.
Kebijakan Pro-Karier ASN sendiri merupakan serangkaian terobosan regulasi dan layanan BKN yang dirancang untuk mempercepat mobilitas jabatan, menyederhanakan birokrasi, sekaligus memberikan kepastian serta perlindungan karier bagi abdi negara.
Pada ajang penghargaan kali ini, Pemkab Balangan meraih Peringkat I, diikuti Pemko Bontang di Peringkat II, serta Pemkab Tabalong di Peringkat III. (fer/ra)
