PARINGIN (TABIRkota) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Balangan, Kalimantan Selatan (Kalsel), melalui Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfosan) setempat, menggelar kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Data Dukung Pemenuhan Kinerja Pemerintah Digital 2026.
Menurut Kepala Diskominfosan Balangan, Syaifuddin Tailah, bimtek untuk mempercepat persiapan menghadapi perubahan mekanisme evaluasi pemerintahan digital yang mulai diterapkan pemerintah pusat pada 2026 tersebut, dilaksanakan dari 20 hingga 23 Juli di Banjarmasin.
“Bimtek dilaksanakan untuk mengoptimalkan capaian Indeks Kinerja Pemerintah Digital melalui penguatan data dukung dan pemenuhan indikator penilaian,” ujarnya di Paringin, ibu kota Balangan, Kamis (23/7).
Perubahan tersebut menyusul kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yang mengganti mekanisme Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital mulai 2026.
Sebagai tindak lanjut, katanya, Diskominfosan Balangan mengikutsertakan 30 pemangku indikator dari berbagai perangkat daerah dalam kegiatan bimtek yang menghadirkan narasumber dari Kementerian PANRB.
“Perubahan mekanisme evaluasi membawa konsekuensi bagi pemerintah daerah, sehingga Pemkab Balangan harus menyelesaikan penilaian mandiri melalui portal eval.spbe.go.id pada periode 1 Juli hingga 7 Agustus mendatang,” katanya.
Selama masa tersebut, seluruh perangkat daerah diwajibkan memetakan bukti dukung dan memenuhi tujuh aspek evaluasi yang terdiri atas 20 indikator.
Ia menambahkan, perubahan indikator dan mekanisme penilaian menuntut kesiapan seluruh perangkat daerah.
"Ini merupakan tahun pertama penerapan Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital, sehingga terdapat penyesuaian indikator maupun mekanisme penilaian dan kami ingin memastikan seluruh perangkat daerah memahami proses tersebut sehingga penyusunan data dukung dapat dilakukan secara tepat," tambahnya.
Keberhasilan evaluasi tidak hanya menjadi tanggung jawab Diskominfosan, tetapi membutuhkan komitmen seluruh perangkat daerah sebagai pemilik indikator.
Diskominfosan Balangan sendiri akan segera melakukan pendampingan kepada seluruh peserta bimtek untuk melengkapi dokumen yang dipersyaratkan.
Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital bukan sekadar penilaian administrasi, tetapi menjadi tolok ukur kemampuan pemerintah dalam menghadirkan layanan publik yang berkualitas dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
Melalui bimtek tersebut, Pemkab Balangan menargetkan tidak hanya memenuhi seluruh persyaratan evaluasi, tetapi juga memperkuat transformasi digital untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan dan terintegrasi. (fer/ra)
