KUALA KAPUAS (TABIRkota) – Wakil Bupati (Wabup) Kapuas, Kalimantan Tengah (Kalteng), Dodo menekankan pentingnya akurasi data dan sinergi antarlembaga dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Hal tersebut disampaikan Dodo saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) RI secara virtual di Ruang Rapat Kantor Bupati Kapuas, Kuala Kapuas, Senin (20/4).
Menurutnya, perangkat daerah terkait bersama Badan Pusat Statistik (BPS) hendaknya menyelaraskan data, agar kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran.
“Sinergi BPS dan Badan Urusan Logistik (Bulog) penting agar ada satu bahasa dalam data,” ujarnya.
Ia mengatakan, sebagai langkah nyata, pemerintah daerah telah menjadwalkan survei bersama ke pasar-pasar, untuk memastikan kondisi riil di lapangan.
“Terkait pasokan pangan, publikasi informasi mengenai stok dan pemasarannya sangat penting dilakukan, agar Kapuas sebagai lumbung pangan tidak hanya mencukupi kebutuhan internal, tetapi juga mampu menjual komoditasnya ke daerah lain,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kapuas, Usis I Sangkai yang juga hadir dalam rakor tersebut mengatakan, perangkat daerah teknis agar tidak hanya melakukan pendataan, tetapi juga memberikan solusi intervensi yang nyata.
“Sangat penting untuk kita siap siaga menghadapi fenomena El Nino yang berpotensi menghambat produksi pertanian,” katanya.
Ia menambahkan, data dari BPS diharapkan bisa terkoreksi dengan adanya intervensi dari pemerintah daerah, sehingga fluktuasi harga tidak melonjak.
“Dinas terkait harus memberikan perhatian kepada masyarakat, khususnya petani, melalui upaya-upaya konkret agar hasil produksi tetap terjaga,” tambahnya.
Dalam rakor tersebut, dipaparkan fluktuasi harga komoditas secara nasional, di mana untuk wilayah Kalteng, terpantau beberapa komoditas mengalami perubahan harga yang memerlukan perhatian serius seperti cabai rawit, cabai merah dan bawang merah.
Selain pengendalian inflasi, rakor juga membahas kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung program strategis nasional pembangunan tiga juta rumah serta percepatan sertifikasi jaminan produk halal bagi pelaku usaha di daerah. (yul/ra)
