KUALA KAPUAS (TABIRkota) – Bupati Kapuas, Kalimantan Tengah (Kalteng), HM Wiyatno mengingatkan, agar jangan sampai ada ego sektoral antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan Badan Pusat Statistik dalam hal pengelolaan data.
Hal tersebut disampaikan HM Wiyatno saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Sinkronisasi Data Sektoral Daerah dengan Badan Pusat Statistik (BPS) serta menyelaraskan kebijakan daerah dengan Program Strategis Nasional (Pro-SN) di Ruang Rapat Rumah Jabatan Bupati, Kuala Kapuas, Senin (11/5).
Menurutnya, kerja keras pemerintah daerah harus didukung oleh dokumentasi dan pelaporan data yang baik agar berbuah hasil yang nyata bagi daerah.
“Untuk itu, sinergi antara OPD dengan BPS sangat penting, agar tidak terjadi ego sektoral dalam pengelolaan data, karena pemerintah daerah tidak bisa berbuat apa-apa tanpa sinergi yang baik dengan BPS,” ujarnya.
Ia mengatakan, data yang akurat sangat berpengaruh pada penilaian indikator strategis seperti penanganan stunting, inflasi, hingga tingkat pengangguran.
"Jangan sampai kita sudah bekerja keras di lapangan, namun karena data sektoral tidak sinkron, hasilnya dianggap kurang baik," katanya.
Wakil Bupati (Wabup) Kapuas, Dodo menambahkan, dalam upaya pengendalian inflasi daerah, sebaiknya ada langkah inovatif dalam memperkuat ketahanan pangan guna menekan harga komoditas strategis di pasar, terutama pada komoditas yang sering memicu inflasi seperti cabai.
“Sinkronisasi data antara kondisi rill di lapangan dengan pencatatan statistik diharapkan mampu menjadi dasar kebijakan pengendalian harga yang lebih tepat,” tambahnya.
Sementara itu, Plt Kepala BPS Kalteng, Maria Wahyu Utami mengatakan, pihaknya merespons positif komitmen pimpinan daerah Kapuas.
“BPS memiliki metodologi survei dan proses pengujian data untuk menjamin validitas statistic, dan kita siap untuk mendampingi pemerintah daerah dalam mengintegrasikan data sektoral agar selaras dengan standar data nasional,” katanya.
Rapat koordinasi yang diinisiasi Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) tersebut, diharapkan menjadi titik temu untuk menyatukan basis data daerah.
Dengan data yang sinkron, Pemkab Kapuas optimis pelaksanaan Program Strategis Nasional (Pro-SN) dan pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif dan akuntabel. (adv)
