RANTAU (TABIRkota) – Rapat koordinasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Regional Kalimantan yang dilakukan secara dari pada Arba (23/8), merupakan bagian penting untuk mengevaluasi kembali proses perencanaan dan penganggaran yang telah berjalan, ujar Bupati Tapin, Kalimantan Selatan (Kalsel), H Yamani.
“Rakor dengan KPK, fokusnya pada efektivitas pencegahan korupsi di pemerintah daerah,” ujarnya.
Ia mengatakan, penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan ke depan, terutama dalam menetapkan indikator dan target program yang benar-benar terukur.
“Efisiensi dan efektivitas perencanaan akan terlihat dari indikator dan target yang disusun,” katanya.
Jika indikator bisa mengukur keberhasilan kegiatan secara tepat, maka program akan lebih berpeluang berhasil sesuai harapan.
Pada rakor yang diinisiasi KPK dan diikuti seluruh pemerintah daerah serta DPRD se-Kalsel tersebut, Bupati Tapin didampingi Wakil Bupati (Wabup), H Juanda bersama jajaran.
Fokus utama rakor adalah mitigasi risiko korupsi dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah.
Sementara itu, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK, Ely Kusumastuti dalam pemaparannya mengatakan, rakor tersebut bukan sekadar formalitas, namun menjadi momentum untuk menampilkan potret nyata perencanaan dan penganggaran di Kalsel.
“Ini bukan hanya soal format, tapi soal potensi risiko korupsi yang harus kita cegah bersama,” katanya.
Ia menambahkan, pendekatan KPK saat ini tidak lagi hanya menunggu laporan dari pemerintah daerah.
“KPK kini proaktif melakukan mitigasi risiko sejak awal, mulai dari proses perencanaan hingga pengadaan barang dan jasa,” tambahnya.
KPK juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). (ati/ra)
