MUARA TEWEH (TABIRkota) – Bupati Barito Utara, Kalimantan Tengah (Kalteng), H Shalahuddin, menilai sistem interkoneksi PT PLN tidak adil, karena kabupaten setempat harus ikut menanggung dampak pemadaman yang sama parahnya dengan wilayah yang mengalami kerusakan sistem pembangkit.
Hal tersebut disampaikan H Shalahuddin saat mempertanyakan pemadaman listrik bergilir yang terjadi selama beberapa hari terakhir di Barito Utara kepada Manajer PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Muara Teweh, Pandu Andoka pada pertemuan yang dilaksanakan di Kantor Bupati, Muara Teweh, Senin (27/7).
Menurutnya, sumber gas dan pembangkit di wilayah Barito Utara berada dalam kondisi normal, namun mengapa dampak pemadaman yang dirasakan masyarakat setempat sama parahnya dengan wilayah yang mengalami kerusakan sistem pembangkit.
"Di tempat kita normal, harusnya pemadaman dikurangi agar berkeadilan, jangan sampai daerah kita yang normal justru ikut sering menerima pemadaman listrik," ujarnya.
Bupati juga meminta PLN ULP Muara Teweh agar segera menyurati PLN pusat agar jadwal pemadaman dievaluasi berdasarkan lokasi kerusakan.
Menanggapi hal tersebut, Manajer PLN ULP Muara Teweh, Pandu Andoka mengatakan, pemadaman terpaksa dilakukan akibat penurunan pasokan daya pada sistem interkoneksi Kalimantan.
“Gangguan disebabkan oleh kebocoran pipa boiler pada generator PLTU Asam-Asam serta kendala teknis di dua unit pembangkit lainnya.
Ia mengatakan, PLN ULP Muara Teweh tidak memiliki wewenang penuh karena seluruh jadwal pemadaman diatur langsung oleh sistem interkoneksi pusat.
“Kami di PLN ULP Muara Teweh belum bisa memastikan kapan pemadaman bergilir ini akan berakhir,” katanya.
Sebagai bentuk kepedulian darurat, PLN ULP Muara Teweh telah membagikan lampu emergency ke rumah-rumah ibadah di wilayah Barito Utara.
Protes yang disampaikan Bupati Barito Utara sendiri merupakan langkah tegas dalam menindaklanjuti maraknya keluhan masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir yang terjadi selama beberapa hari terakhir. (ded/ra)
