BARABAI (TABIRkota) — Badan Penyelenggara Jaminn Sosial (BPJS) Kesehatan siap untuk mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) yang sehat melalui penguatan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Hal tersebut disampaikan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito dalam public ekspose melalui zoom meeting yang diikuti oleh BPJS Kesehatan Cabang Barabai dan awak media, Kamis (2/7).
“Program JKN bukan sekadar menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan, tetapi menciptakan SDM Indonesia yang sehat, produktif dan berdaya saing,” ujarnya.
Ia mengatakan, saat akses layanan kesehatan masyarakat berkualitas tanpa terbebani biaya besar, mereka dapat berkarya, produktif dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa.
“Jumlah peserta JKN mencapai 282,7 juta jowa atau 98,62 persen per Desember 2025, tentunya diiluti dengan tingginya pemanfaatan layanan kesehatan,” katanya.
2025 lalu program JKN mencatat lebih dari 725,3 juta pemanfaatan layanan kesehatan atau lebih dari 1,9 juta pemanfaatan layanan setiap harinya.
Angka tersebut mencerminkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap program JKN, sekaligus menunjukkan bahwa layanan kesehatan yang berkualitas semakin mudah diakses oleh peserta di seluruh Indonesia.
Selain itu, BPJS Kesehatan secara konsisten memperkuat transformasi digital melalui berbagai kanal layanan, yakni Aplikasi Mobile JKN, Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp (PANDAWA) nomor 08118165165 serta Care Center 165.
Kemudahan akses tersebut, tambah Prihati Pujowaskito, diperkuat melalui perluasan jejaring fasilitas kesehatan dengan 23.770 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 3.194 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) dan 6.190 fasilitas kesehatan penunjang yang tersebar di seluruh Indonesia yang telah menjadi mitra BPJS Kesehatan.
“Keberhasilan tersebut ditopang oleh pengelolaan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan yang sehat dan akuntabel,” tsmbahnya.
Hingga akhir 2025, aset bersih DJS Kesehatan tercatat Rp30,04 triliun yang mampu memenuhi estimasi pembayaran klaim selama 1,88 bulan, sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, hasil investasi Dana Jaminan Sosial Kesehatan mencapai Rp3,94 triliun, mencerminkan pengelolaan dana yang dilakukan secara hati-hati dan berorientasi pada keberlanjutan program.
BPJS Kesehatan kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Modifikasi (WTM) dari Kantor Akuntan Publik untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut atau 34 kali sejak PT Askes (Persero).
BPJS Kesehatan juga mencatat skor 97,67 pada penilaian tata kelola organisasi, skor 4,01 maturitas Governance, Risk and Compliance (GRC), skor 685 Baldrige Excellence Framework (BEF) serta skor 80,48 dalam Survei Penilaian Integritas yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Pujo, manfaat JKN tidak hanya dirasakan pada sektor kesehatan, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan social nasional.
“Berdasarkan kajian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), Program JKN berkontribusi terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional hingga Rp129 triliun, menciptakan sekitar 3,5 juta lapangan kerja serta memberikan dampak berganda pada sektor jasa kesehatan, industri makanan, minuman dan layanan sosial,” ujarnya.
JKN berhasil menyelamatkan sekitar 8,1 juta penduduk dari kemiskinan pada periode 2018–2019 serta melindungi kurang lebih 16 juta penduduk dari risiko jatuh miskin akibat beban biaya kesehatan.
Kajian tersebut menunjukkan, bahwa setiap kenaikan satu persen kepesertaan JKN mampu meningkatkan pengeluaran per kapita sebesar 2,71 persen, sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan angka harapan hidup mencapai tiga tahun dan produktivitas masyarakat.
Hal tersebut menunjukkan, JKN merupakan instrumen penting dalam memperkuat perlindungan sosial sekaligus mendukung produktivitas nasional.
Di sisi lain, BPJS Kesehatan menyadari bahwa keberlanjutan Program JKN perlu dijaga seiring meningkatnya kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat.
Sepanjang 2025, biaya pelayanan kesehatan mencapai Rp191,3 triliun, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
Sebanyak 26,42 persen digunakan untuk pembiayaan penyakit katastropik yang sebagian besar sebenarnya dapat dicegah melalui penerapan pola hidup sehat dan deteksi dini.
Karena itu, BPJS Kesehatan senantiasa mengoptimalkan upaya promotif dan preventif, meningkatkan kualitas layanan, mengoptimalkan kolektabilitas iuran serta memperkuat pengendalian biaya agar JKN tetap berkelanjutan dan mampu memberikan manfaat bagi generasi mendatang.
Keberhasilan JKN merupakan hasil gotong royong seluruh bangsa, BPJS Kesehatan juga berkomitmen untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, badan usaha, dan seluruh pemangku kepentingan agar JKN tetap berkelanjutan.
Dengan Program JKN yang kuat, BPJS Kesehatan optimis dapat membangun masyarakat yang sehat sebagai fondasi SDM unggul menuju Indonesia yang semakin maju dan berdaya saing.
Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Stevanus Adrianto Passat mengatakan, sebagai pengelola dana publik yang berasal dari peserta, pemerintah dan pemberi kerja, BPJS Kesehatan memikul amanah besar untuk memastikan penyelenggaraan JKN dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola yang baik dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, kehati-hatian serta integritas.
Menurutnya, Public Expose merupakan wujud keterbukaan informasi kepada masyarakat sekaligus bentuk pertanggungjawaban BPJS Kesehatan dalam mengelola JKN secara profesional.
“Di sisi lain, terdapat berbagai tantangan ke depan, khususnya dalam menjaga keberlanjutan finansial Program JKN, meningkatkan kualitas layanan, memperluas kepesertaan aktif dan memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar manfaat JKN dapat terus dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.
Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar menambahkan, penyelenggaraan JKN juga merupakan upaya negara dalam mengimplementasikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
“BPJS Kesehatan dinilai telah menunjukkan berbagai kemajuan dalam penyelenggaraan JKN, mulai dari peningkatan kualitas layanan, perluasan akses, hingga penguatan tata kelola,” tambahnya.
Berbagai capaian tersebut, perlu diperkuat melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar JKN semakin berkelanjutan dan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.
Selain itu, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Telisa Aulia Falianty mengatakan, bahwa ketahanan pembiayaan JKN merupakan kunci dalam mewujudkan sistem kesehatan yang berkelanjutan, efisien, dan inklusif.
“Pembiayaan kesehatan tidak dapat dipandang sebagai beban semata, melainkan investasi jangka panjang untuk membangun modal manusia yang sehat, meningkatkan produktivitas, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” katanya.
Penguatan ketahanan pembiayaan JKN perlu didukung melalui reformasi pembiayaan berbasis prinsip gotong royong, peningkatan efisiensi sistem pelayanan kesehatan serta kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, dunia usaha dan masyarakat.
Dengan langkah tersebut, Program JKN diharapkan mampu menjaga keberlanjutannya sekaligus menjadi fondasi dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. (fer)
