AMUNTAI (TABIRkota) – Komisi I dan Komisi II, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan (Kalsel), menggelar rapat kerja (Raker) guna membahas bahaya aliran listrik saat terjadi musibah kebarakan dalam upaya mencegah adanya korban kesertrum.
Rapat bersama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) HSU, PT PLN (Persero) ULP Amuntai serta Perkumpulan Pemadam Kebakaran (Predam) HSU tersebut, dilaksanakan di Ruang Rapat DPRD setempat, Amuntai Arba (1/7).
Langkah cepat tersebut diambil menyusul tragedi gugurnya seorang relawan pemadam kebakaran (Damkar) yang diduga meninggal dunia akibat tersengat aliran listrik bertegangan tinggi saat berjibaku memadamkan api di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara.
Peristiwa tersebut menjadi perhatian serius DPRD HSU sebagai bahan evaluasi bersama agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
Anggota DPRD HSU mendesak dibentuknya sistem koordinasi yang lebih cepat dan terintegrasi serta mekanisme pemutusan arus listrik sebagai antisipasi keselamatan.
Dalam hal komunikasi, diminta agar disusun secara sistematis sehingga informasi dari lokasi kebakaran dapat segera diterima petugas PLN sehingga saat relawan tiba di lokasi kejadian, kondisi jaringan listrik sudah dalam keadaan aman dan tidak membahayakan keselamatan petugas maupun relawan yang melakukan upaya pemadaman api.
DPRD HSU menilai, hal tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi Satpol PP dan Damkar setempat, untuk menginisiasi pembentukan pusat komunikasi terpadu yang menghubungkan relawan pemadam kebakaran dengan PT PLN untuk mempercepat alur penyampaian informasi pada saat kondisi darurat.
DPRD HSU juga menyatakan dukungan terhadap usulan penganggaran guna mendukung pengembangan sistem komunikasi serta peningkatan kapasitas relawan pemadam kebakaran.
DPRD mendorong agar usulan tersebut dapat dimasukkan ke dalam program perangkat daerah terkait, sehingga dapat dibahas lebih lanjut dalam proses penganggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Anggota DPRD HSU, Teddy Suryana mengusulkan agar dilaksanakan bimbingan teknis (bimtek) secara bersama antara relawan pemadam kebakaran dan PT PLN.
“Melalui pelatihan tersebut, seluruh pihak diharapkan memiliki pemahaman yang sama mengenai prosedur penanganan kebakaran, mekanisme pengamanan instalasi kelistrikan, serta pola koordinasi yang harus dilakukan dalam situasi darurat kemanusiaan,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu PT PLN (Persero) ULP Amuntai menyampaikan, bahwa percepatan pemutusan aliran listrik sangat bergantung pada informasi yang diterima dari lapangan.
Karena itu, diperlukan jalur komunikasi yang jelas serta kepastian mengenai pihak yang berwenang memberikan laporan kepada PLN, agar tindakan pemadaman listrik dapat dilakukan secara cepat dan tepat.
Sementara itu, Ketua Predam HSU, Hanif mengatakan, para relawan diharapkan mendapatkan dukungan pemerintah dalam pengembangan sistem komunikasi berbasis frekuensi radio VHF melalui kerja sama dengan ORARI.
“Jaringan komunikasi khusus tersebut akan memberikan kepastian jalur komunikasi yang tetap berfungsi meskipun aliran listrik padam, bahkan dapat menjangkau wilayah yang lebih luas melalui jaringan repeater,” katanya.
Ia menambahkan, diharapkan ada pelatihan khusus secara massal bagi seluruh relawan pemadam kebakaran di HSU yang dibagi dalam empat zona, dengan menghadirkan instruktur dari tingkat pusat.
“Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapasitas relawan dalam aspek keselamatan kerja, komunikasi darurat, serta koordinasi lintas instansi,” tambahnya.
Di akhir rapat, DPRD HSU turut menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas gugurnya relawan pemadam kebakaran saat menjalankan tugas kemanusiaan dalam musibah kebakaran di Panangkalaan.
DPRD juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh relawan pemadam kebakaran yang selama ini telah mengabdikan tenaga dan jiwa untuk membantu masyarakat. (zr/ra)
