TANJUNG (TABIRkota) – Kinerja kekuasaan politik, selalu berdampak pada kualitas pelayanan publik, ujar Pemerhati Politik Banua yang juga selaku Presidium Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan (Kalsel), Kadarisman.
Hal tersebut disampaikan Kadarisman saat mengisi seminar Akuntabilitas Politik Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik yang Transparan dan Responsif yang dilaksanakan di Gedung Informasi, Tanjung pada Senin (10/2) lalu.
Menurut Kadarisman, pelayanan publik tidak dapat dilepaskan dari akuntabilitas politik kekuasaan.
“Jika kekuasaan dijalankan dengan baik, akan berdampak positif pada pelayanan publik, namun bila sebaliknya, dampaknya juga ikut buruk,” ujarnya.
Akuntabilitas politik, katanya, melekat kepada semua pejabat publik, baik di eksekutif, legislatif maupun yudikatif.
“Jika pemangku kekuasaan di tiga pilar demokrasi tersebut bekerja maksimal, pelayanan publik pasti baik,” katanya.
Akuntabilitas politik merupakan raport evaluasi yang harus disampaikan kepada rakyat atas konsekuensi telah menerima mandat kekuasaan dari masyarakat.
Institusi publik, tambahnya, dibuat karena sebuah penegasan bahwa negara ingin hadir untuk rakyat, maka harus dikelola orang-orang yang memahami konsep bernegara agar pelayanan publik berwujud nyata.
“Institusi harus memberi ruang feedback dari publik sebagai pengguna pelayanan, bagaimana mekanisme pengaduan diberikan dan dikelola serta bagaimana pengawasan dilakukan dengan transparan, itu diperlukan audit berkesimbungan,” tambahnya.
Seminar Akuntabilitas Politik Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik yang Transparan dan Responsif, digelar Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Tabalong.
Pada seminar yang diikuti seratus orang lebih itu, turut menghadirkan Kepala Inspektorat Kabupaten Tabalong, Zainal Arifin dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalsel, Firman Yusi. (zr)
