Barsel Raih Peringkat Satu Sistem Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Daerah se-Kalteng

“Sesuai hasil EPPD, tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah Barsel meraih peringkat satu tingkat provinsi dan tingkat 46 Nasional dari 415 kabupaten di Indonesia degan skor 3,3345”

Berdasarkan SK Mendagri RI, Pemkab Barsel berhasil meraih peringkat satu sistem tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah terbaik se-Kalteng (foto: TABIRkota/ist)

BUNTOK (TABIRkota) – Kabupaten Barito Selatan (Barsel), Kalimantan Tengah (Kalteng) berhasil meraih peringkat satu sistem tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah terbaik se-Kalteng dan peringkat 46 secara nasional.

Menurut Pejabat (Pj) Bupati Barsel, Deddy Winarwan, keberhasilan tersebut diperoleh berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Nomor 100.2.1.7-6646 Tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) secara Nasional.

“Berdasarkan hasil EPPD secara Nasional Tahun 2023 lalu, Pemkab Barsel meraih predikat sedang dengan skor 3,3345,” katanya di Buntok, ibu kota Barsel, Senin (12/2).

Sesuai hasil evaluasi tersebut, katanya, tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah Barsel meraih peringkat satu tingkat provinsi dan tingkat 46 Nasional dari 415 kabupaten di Indonesia.

BACA JUGA :  DPRD Barsel Minta Dinkes Proaktif Tangani Penyebaran DBD

“EPPD dilakukan untuk menilai kinerja keberhasilan penyelenggara pemerintah daerah, baik secara keseluruhan maupun keberhasilan pelaksanaan masing-masing urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah,” katanya.

Hal tersebut sesuai dengan Permendagri Nomor 18/ 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Ia menambahkan, kinerja mengenai tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah, wajib dilaporkan setiap tahunnya kepada pemerintah pusat melalui Kemendagri sebagai bentuk kewajiban dan pertanggung jawaban kinerja pemerintah daerah kepada masyarakat.

“Kinerja pemerintah daerah harus diketahui perkembangan dan pelaksanaan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang pemerintah daerah,” tambahnya.

BACA JUGA :  Berpotensi Sebabkan Kecelakaan, DPRD Barsel Ingatkan Pemkab tentang Perawatan Traffic Light

Adapun seluruh urusan pemerintah konkuren yang menjadi dasar dalam pelaksanaan otonomi daerah, meliputi enam urusan wajib pelayanan dasar, 18 urusan wajib non pelayanan dasar dan delapan urusan wajib pilihan.

Kepala seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Barsel diimbau untuk tidak merasa puas atas hasil EPPD 2023 tersebut dan diminta untuk terus meningkatkan kinerja guna memajukan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakay. (ra)

Pewarta: Akhmad Madani

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

DPRD Barsel Minta Pemkab Terapkan Pembangunan Berkeadilan

Jum Feb 23 , 2024
"Secara umum, pembangunan di Barsel sudah dapat dikatakan bagus meskipun masih belum cukup berkeadilan karena banyak daerah di pelosok pedesaan yang tertinggal"

You May Like

TABIRklip