AMUNTAI (TABIRkota) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan (Kalsel) bersama bupati setempat, mendatangi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk memperjuangkan nasib para supir truk.
Menurut Ketua DPRD HSU, H Fadilah SM, kunjungan yang juga diikuti perwakilan Bubuhan Supir Truk (BST) HSU untuk membahas kuota solar subsidi tersebut, telah dilaksanakan di Jakarta pada Senin (14/9) lalu.
“Saat audensi, kita disambut Direktur BBM BPH Migas bersama Komite BPH Migas dan jajaran,” ujarnya.
Saat itu, Ketua DPRD HSU menyampaikan penyaluran solar subsidi di HSU hanya tersedia di dua SPBU yang berada di perbatasan wilayah kabupaten, sehingga belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
Atas kondisi tersebut, diharapkan ada ruang bagi SPBU yang berada di tengah wilayah HSU untuk dapat menyalurkan solar subsidi, sehingga masyarakat tidak harus pergi jauh untuk mendapatkannya.
Sementara itu, Bupati HSU, H Sahrujani menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut atas upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setampat, dalam memperjuangkan ketersediaan BBM bersubsidi bagi masyarakat, terutama solar.
“Diharapkan, persoalan sulitnya mendapatkan BBM subsidi, khususnya solar, tidak terus terjadi di HSU dan untuk itu, kami datang untuk mencari solusi terbaik,” katanya.
Menurutnya, kondisi geografis HSU juga menjadi salah satu perhatian, dimana Kecamatan Danau Panggang dan Paminggir merupakan wilayah yang cukup jauh dari SPBU, sehingga masyarakat di kedua wilayah tersebut mendapatkan BBM dengan harga yang tinggi, mencapai Rp20 ribu per liter.
“Pemkab HSU sebelumnya telah dua kali menyampaikan surat permohonan kepada pihak terkait untuk penambahan penyaluran BBM bersubsidi di HSU, karena terdapat SPBU yang dinilai sudah memadai dan layak untuk mendapatkan penyaluran solar subsidi,” ujarnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Komite BPH Migas RI menjelaskan bahwa persoalan ketersediaan BBM subsidi saat ini memang menjadi perhatian di sejumlah daerah.
Menurutnya, kondisi geopolitik dan gangguan distribusi, termasuk situasi di kawasan Hormuz, turut memberikan dampak terhadap kondisi BBM.
“Namun, BPH Migas terus berupaya melakukan pengawasan agar penyaluran BBM subsidi tetap tepat sasaran,” katanya.
BPH Migas juga terus melakukan penguatan sistem pengawasan, salah satunya melalui penggunaan barcode dalam pembelian BBM subsidi, meskipun masih ditemukan upaya menggandakan barcode oleh pihak-pihak tertentu.
Ke depan, direncanakan barcode tersebut kemungkinan akan menggunakan PIN sehingga tidak mudah dicopy atau digandakan. (zal/ra)
