
MAKASSAR (TABIRkota) – Pusat Kajian dan Penelitian Mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (PUSAKA HTN FH-UH) menggelar Diskusi Publik, membahas isu ketatanegaraan yang tengah hangat diperbincangkan, yakni "Pilkada Tanpa Wakil Kepala Daerah: Solusi atau Kemunduran Demokrasi?".
Menurut Ketua Umum PUSAKA HTN FH-UH, Muhammad Fathir Al Farisi, diskusi publik secara daring via Zoom Meeting tersebut, telah dilaksanakan pada Sabtu (29/8) lalu.
“Diskusi mengangkat tema Pilkada Tanpa Wakil Kepala Daerah, sebagai respons terhadap wacana efisiensi birokrasi dan anggaran daerah,” ujarnya melalui keterangan tertulis yang diterima TABIRkota.com, Selasa (8/9).
Ia mengatakan, pihak fakultas sendiri mengapresiasi kepekaan mahasiswa dan menekankan pentingnya forum tersebut untuk menguji apakah usulan peniadaan wakil kepala daerah benar-benar berimbas positif atau justru menggerus ruang representasi politik.
”Dalam diskusi yang dipandu Muhammad Nurbain N selaku moderator tersebut, pembahasan mengalir melalui perspektif konstitusi, praktisi dan doktrin hukum,” katanya.
Diskusi juga diisi dengan sesi tanya jawab, di mana para peserta aktif menanggapi isu pemborosan anggaran versus risiko konflik kepemimpinan.
Pemateri dan peserta saling bertukar gagasan dan berdialog mengenai urgensi keberadaan jabatan wakil kepala daerah itu sendiri serta menguji apakah posisi wakil mendesak untuk dipertahankan guna menjaga kestabilan pemerintahan daerah, ataukah justru opsi peniadaannya lebih efektif untuk memangkas potensi disharmoni kepemimpinan.
Muhammad Fathir Al Farisi menambahkan, melalui diskusi publik tersebut, PUSAKA HTN FH-UH berharap gagasan dan catatan kritis yang terhimpun dapat menjadi masukan konstruktif bagi pembuat kebijakan dalam menata sistem pemilihan kepala daerah ke depan.
“Kegiatan tersebut diharapkan tidak hanya berhenti pada wacana akademis, tetapi juga mampu mendorong lahirnya kebijakan pembaharuan hukum tata negara yang tetap berpihak pada nilai-nilai demokrasi serta efektivitas tata kelola pemerintahan di Indonesia,” tambahnya.
Diskusi publik yang digawangi R Nayla Suryakusuma sebagai Ketua Panitia Pelaksana tersebut, dibuka secara resmi oleh Ketua Departemen HTN FH-UH, Naswar, yang hadir mewakili Dekan FH Unhas, Hamzah Halim.
Hadir sebagai narasumber pada kegiatan tersebut, Titi Anggraini dari PERLUDEM/FH-UI, Wakil Bupati (Wabup) Wajo, Baso Rahmanuddin Makkaraka, dan ditutup oleh Muhammad Zulfan Hakim. (rls/ra)




