
KOTABARU (Tabirkota) – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotabaru, Awaludin mengapresiasi koordinasi pemerintah daerah setempat bersama seluruh pihak, hingga mendapatkan Bantuan Presiden (Banpres) senilai Rp10 miliar untuk penanganan karhutla.
Menurutnya, bantuan itu tidak datang begitu saja, karena melibatkan kerja bersama antara berbagai pihak.
“Ada kerja bersama antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotabaru, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Bupati, Sekretaris Daerah (Sekda), DPRD, hingga Gubernur,” ujarnya di Kotabaru, Jumat(23/10).
Ia mengatakan, seluruh pihak tersebut bergerak sesuai kewenangan masing-masing agar penanganan karhutla di Kotabaru mendapat perhatian.
“Itulah pentingnya sinergi, sebab penanganan karhutla tidak bisa hanya mengandalkan satu instansi,” katanya.
Apalagi, petugas di lapangan harus menghadapi medan sulit, keterbatasan sumber air, serta kondisi cuaca panas dan kering.
Ia menambahkan, Bupati bersama Sekda dalam hal ini telah aktif melakukan koordinasi terkait kebutuhan penanganan karhutla, termasuk dengan BPBD dan Dinas Pemadam Kebakaran yang menjadi ujung tombak di lapangan.
“Laporan kondisi dan kebutuhan daerah menjadi dasar penting dalam pengajuan bantuan, sehingga Gubernur dapat memperjuangkan usulan tersebut kepada pemerintah pusat,” tambahnya.
Banpres yang diterima merupakan bagian dari total Rp80 miliar yang dialokasikan Presiden untuk penanganan karhutla di tujuh kabupaten di Kalsel.
Dana banpres tersebut diperjuangkan Gubernur Kalsel melalui pengajuan proposal kepada Kementerian Kehutanan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).(adv)




