
KOTABARU (TABIRkota) – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan (Kalsel), Hj Suwanti berkomitmen untuk mengawal persoalan lambatnya penyelesaian dan penerbitan dokumen kapal yang saat ini menjadi keluhan para nelayan.
Komitmen tersebut disampaikan Hj Suwanti dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotabaru dan instansi terkait yang dilaksanakan di Ruang Rapat Gabungan Komisi DPRD setempat, Kotabaru, Senin(9/11).
Menurutnya, persoalan para nelayan harus segera diselesaikan agar masyarakat pesisir tidak terus terbebani kendala administrasi yang berdampak pada aktivitas melaut dan penghasilan keluarga.
“DPRD Kotabaru berharap, persoalan nelayan saat ini tidak berhenti pada pembahasan rapat, tetapi ditindaklanjuti melalui koordinasi dan langkah konkret bersama instansi terkait,” ujarnya.
Bagi DPRD, katanya, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian karena menyangkut keberlangsungan mata pencaharian masyarakat.
“Keterlambatan dokumen kapal bukan hanya berdampak kepada pemilik kapal, tetapi juga anak buah kapal dan keluarga nelayan yang bergantung pada penghasilan dari laut,” katanya.
Melalui RDP kali ini, tambahnya, menegaskan pentingnya kehadiran DPRD dalam menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.
“DPRD Kotabaru berharap koordinasi lintas instansi dapat menghasilkan kepastian bagi nelayan, sehingga persoalan administrasi tidak terus menghambat mereka dalam mencari nafkah,” tambahnya.
Dalam rapat tersebut, sejumlah langkah tindak lanjut turut disepakati, diantaranya memperkuat komunikasi antara pemilik kapal dan KSOP, mendorong percepatan penerbitan sertifikat kapal, serta meminta nelayan melengkapi dokumen perikanan yang dipersyaratkan.
DPRD Kotabaru juga mendorong agar kesepakatan yang telah dibahas segera ditindaklanjuti.
Dengan begitu, nelayan dapat kembali menjalankan aktivitas melaut dengan lebih tenang, sementara kepastian administrasi dan keselamatan pelayaran tetap menjadi perhatian.(adv)




