PARINGIN (TABIRkota) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Balangan, Kalimantan Selatan (Kalsel) berkomitmen untuk menindaklanjuti berbagai catatan dan saran yang disampaikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, terkait Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Balangan, Akhmad Fauzi saat menyampaikan jawaban dan tanggapan pemerintah daerah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Balangan TA 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD setempat, Selasa (30/6).
Menurutnya, pandangan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD merupakan bagian penting dari mekanisme pengawasan, sekaligus bentuk kemitraan yang positif antara legislatif dan eksekutif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
“Pemkab Balangan mengapresiasi seluruh fraksi DPRD atas berbagai masukan, saran, kritik, serta perhatian yang telah diberikan dalam proses pembahasan Raperda pertanggungjawaban APBD,” ujarnya.
Berbagai saran, kritik dan masukan fraksi DPRD akan menjadi bahan evaluasi dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia mengatakan, seluruh masukan penting sebagai bahan penyempurnaan kebijakan maupun pelaksanaan program pembangunan daerah ke depan.
“Pemkab Balangan menegaskan kesiapan untuk melanjutkan pembahasan Raperda bersama DPRD secara terbuka dan komprehensif hingga tercapai persetujuan bersama sesuai mekanisme yang berlaku,” katanya.
Pemkab Balangan membuka ruang penyempurnaan terhadap laporan maupun materi Raperda apabila dalam pembahasan ditemukan hal-hal yang perlu disesuaikan demi meningkatkan kualitas dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
Ia menambahkan, kolaborasi yang harmonis antara eksekutif dan legislatif merupakan faktor penting dalam menciptakan kebijakan yang efektif, tepat sasaran serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Diharapkan, sinergi yang selama ini terjalin antara Pemkab Balangan dan DPRD dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan,” tambahnya.
Dengan demikian, seluruh tahapan pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025 dapat berjalan lancar dan menghasilkan kebijakan yang mendukung pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Balangan.
Kepada seluruh perangkat daerah, diminta untuk terus memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan DPRD selama proses pembahasan berlangsung.
Langkah tersebut penting agar setiap substansi yang menjadi perhatian bersama dapat dibahas secara optimal dan menghasilkan keputusan yang berkualitas. (fer/ra)
