MUARA TEWEH (TABIRkota) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Utara (Barut) menegaskan komitmen untuk memperkuat sistem mitigasi dan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi potensi bencana, khususnya ancaman hidrometeorologi serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Barito Utara, Felix Soenadi Y Tingan saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng yang dilaksanakan di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Palangka Raya pada Kamis (30/7) kemarin.
"Kehadiran kami dalam rakor bersama BNPB dan Pemprov Kalteng sangat penting bagi Barito Utara, sebagai wujud komitmen bersama untuk memperkuat sistem mitigasi dan kesiapsiagaan daerah, khususnya dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi maupun ancaman bencana lainnya,” ujarnya di Muara Teweh, ibu kota Barito Utara, Jumat (31/7).
Melalui koordinasi yang intensif, Pemkab Barito Utara siap menyelaraskan langkah, memperkuat sinergi lintas sektor, serta meningkatkan kecepatan respons dalam penanganan darurat di lapangan untuk melindungi keselamatan masyarakat dan meminimalkan kerugian.
Dalam rakor tersebut, Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto mengungkapkan, berdasarkan data per 30 Juli 2026, tercatat sebanyak 1.345 kejadian bencana secara nasional.
Bencana alam didominasi bencana hidrometeorologi sebesar 99,10% dan bencana geologi sebesar 0,90%, dengan urutan kejadian meliputi banjir, cuaca ekstrem, karhutla, tanah longsor dan kekeringan.
BNPB memprediksi puncak risiko akan terjadi pada Agustus hingga September mendatang, dengan kategori risiko tinggi yang meluas terutama di wilayah Sumatra dan Kalimantan, meliputi Riau, Kalimantan Barat (Kalbar), Kalteng, Sumatra Selatan (Sumsel) dan Jambi).
Beberapa poin penting yang ditekankan Kepala BNPB meliputi potensi El Niño kuat yang diprediksi memicu cuaca yang jauh lebih kering sejak pertengahan 2026 hingga awal 2027.
Luas lahan terbakar per Juli tercatat 48.458,93 hektare di enam provinsi prioritas dan ancaman lahan gambut serta asap lintas batas di Kalimantan, dimana kebakaran lebih banyak terjadi di lahan gambut, khususnya di perbatasan Kalsel dan Kalteng, yang mewajibkan kewaspadaan terhadap ancaman asap lintas batas negara (transboundary haze).
Sebagai langkah mitigasi nasional, BNPB menggencarkan peningkatan personel, dukungan logistik dan peralatan pemadam, pengerahan helikopter patroli dan water bombing, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), penegakan hukum serta pemantauan prediksi iklim secara berkala. (ded/ra)
