KUALA KAPUAS (TABIRkota) – Sekretaris Daerah (Sekda) Kapuas, Kalimantan Tengah (Kalteng), Usis I Sangkai menyerukan penguatan komitmen lintas sektor serta koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan semua pihak terkait untuk mensukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hal tersebut disampaikan Usis I Sangkai saat memimpin diskusi bersama Satuan Tugas (Satgas) MBG dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sekaligus Observasi SPPG yang dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor Bupati Kapuas, Kuala Kapuas, Kamis (11/6).
Menurutnya, program MBG tidak hanya fokus pada pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif.
“MBG merupakan program strategis nasional yang membutuhkan dukungan dan kolaborasi dari seluruh pihak, agar dapat berjalan optimal serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia mengatakan, kegiatan diskusi dan observasi yang dilaksanakan menjadi sarana penting untuk mengidentifikasi berbagai kebutuhan serta tantangan dalam pelaksanaan program.
"Diharapkan, melalui kegiatan ini dapat diperoleh berbagai masukan konstruktif untuk penyempurnaan pelaksanaan program di daerah,” katanya.
Transparansi, akuntabilitas dan ketepatan sasaran, harus menjadi perhatian bersama agar manfaat program MBG benar-benar dirasakan masyarakat.
Diskusi dilaksanakan dalam rangka memperkuat koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program MBG di Kapuas.
Kegiatan juga dirangkai dengan observasi terhadap pelaksanaan SPPG untuk melihat kesiapan dan efektivitas layanan di lapangan.
Kegiatan yang diinisiasi Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kapuas tersebut, dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kapuas, Romulus, perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN), Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), perwakilan SPPG serta perangkat daerah terkait.
Kehadiran Tim Stranas PK dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong tata kelola program yang transparan, akuntabel dan berintegritas, sehingga pelaksanaan program MBG dapat berjalan sesuai ketentuan serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. (yul/ra)
