KOTABARU (TABIRkota) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotabaru, Kalimantan Selatan (Kalsel), melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) setempat, menggelar sosialisasi penerapan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 1 Tahun 2023.
Kegiatan sosialisasi untuk memperkuat penyelenggaraan jasa konstruksi tersebut, dilaksanakan di Ballroom Hotel Grand Surya Kotabaru, Kamis(15/10).
Menurut Kepala Dinas PUPR Kotabaru, H Abdul Hamid, kegiatan sosialisasi merupakan bagian dari program pengembangan jasa konstruksi melalui pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan jasa konstruksi Tahun Anggaran 2026.
“Sosialisasi dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan mengenai pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi,” ujarnya.
Kegiatan tersebut, katanya, mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.
“Selain meningkatkan pemahaman terhadap ketentuan dan substansi pengawasan, sosialisasi juga diharapkan mampu memperkuat kemampuan aparatur daerah dalam melaksanakan pengawasan sesuai tugas, fungsi serta kewenangannya,” katanya.
Sektor konstruksi merupakan salah satu pilar utama yang berperan penting dalam menggerakkan perekonomian serta mendukung pembangunan infrastruktur di Kotabaru.
Ia menambahkan, kualitas pembangunan fisik daerah sangat ditentukan oleh profesionalisme, kepatuhan hukum, dan tata kelola yang baik dari seluruh pemangku kepentingan jasa konstruksi.
“Pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan melalui sosialisasi memiliki arti strategis, terutama dalam mendorong penerapan tiga aspek utama, yakni tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, serta tertib pemanfaatan jasa konstruksi,” tambahnya.
Pemkab Kotabaru sendiri berkomitmen untuk terus merangkul dan membina pelaku usaha jasa konstruksi lokal agar mampu bersaing secara sehat serta memiliki kapasitas serta kompetensi yang andal.
Melalui kegiatan tersebut, diharapkan sinergi antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis, para camat serta pelaku usaha jasa konstruksi semakin kuat, sehingga pelaksanaan pembangunan di Kotabaru dapat berjalan sesuai ketentuan dan standar yang berlaku.(adv)
