KUALA KAPUAS (TABIRkota) – Bupati Kapuas, Kalimantan Tengah (Kalteng), HM Wiyatno menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat untuk terus memperkuat sinergi lintas sektor dalam upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Komitmen tersebut disampaikan HM Wiyatno saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penuntasan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng di Istana Isen Mulang, Palangkaraya, Ahad (1/11) kemarin.
Menurutnya, ancaman karhutla masih perlu diwaspadai meskipun hujan mulai turun di sejumlah wilayah.
“Pemerintah pusat dan daerah harus terus memperkuat koordinasi serta kesiapsiagaan guna mencegah munculnya titik panas (hotspot) dan kebakaran baru,” ujarnya.
Ia mengatakan, di wilayah Kapuas terdapat 14 posko karhutla yang didukung sejumlah personel untuk melakukan upaya pencegahan dan penanganan kebakaran.
“Hampir seluruh desa di Kapuas terdampak karhutla, sehingga membutuhkan kesiapsiagaan dan penanganan secara intensif serta dukungan dari seluruh pihak terkait.
Ia menambahkan, penguatan posko dan kesiapan personel menjadi bagian penting dalam mengantisipasi serta menangani kebakaran di lapangan.
“Pemkab Kapuas berkomitmen untuk terus mendukung pengendalian karhutla melalui peningkatan kesiapsiagaan, pencegahan dini, penguatan posko, serta optimalisasi penanganan di lapangan,” tambahnya.
Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengendalian karhutla.
Dengan demikian, risiko kebakaran dapat ditekan, masyarakat terlindungi, dan kelestarian lingkungan tetap terjaga.
Melalui koordinasi dan tanggung jawab bersama, Pemkab Kapuas berkomitmen untuk terus mengambil bagian dalam mewujudkan Kalimantan Tengah yang aman dan terbebas dari ancaman kebakaran hutan dan lahan.
Dalam rakor yang dipimpin Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, didampingi Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran dan Wakil Gubernur, Edy Pratowo tersebut, Bupati Kapuas didampingi Sekretaris Daerah (Sekda), Usis I. Sangkai, Kepala Pelaksana BPBD serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
Rakor tersebut menjadi momentum untuk menyamakan persepsi, mengevaluasi berbagai langkah penanganan yang telah dilakukan, sekaligus memperkuat koordinasi dan kolaborasi antarpemerintah dalam menuntaskan pengendalian karhutla di Kalteng. (adv)
