
TANJUNG (TABIRkota) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabalong, Kalimantan Selatan (Kalsel), berhasil mempertahankan prestasi dengan kembali meraih penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Raihan Opini WTP secara berturut-turut untuk keduabelas kalinya tersebut, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterima Wakil Bupati (Wabup) Tabalong, Habib Muhammad Taufani Alkaf dari BPK RI Perwakilan Kalsel kepada Pemkab Tabalong, Andriyantodi di Auditorium Kantor BPK RI Perwakilan, Selasa (26/5) kemarin.
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2025 yang diperiksa meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, hingga catatan atas laporan keuangan.
Menurut Wabup Tabalong, Habib Muhammad Taufani Alkaf, prestasi tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam menjaga transparansi, akuntabilitas dan tata kelola keuangan yang baik demi mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.
“Prestasi tersebut merupakan hasil kerja bersama jajaran SKPD, DPRD Tabalong dan seluruh stakeholder yang terus bersinergi serta dukungan masyarakat,” ujarnya.
Ia mengatakan, dalam tata kelola keuangan daerah yang sudah dibukukan, diperiksa pihak BPK RI mulai dari pertanggungjawaban penggunaan APBD seperti pengadaan fisik, barang dan jasa maupun belanja modal.
“Jadi semuanya itu diperiksa, diaudit oleh BPK, apakah berkesesuaian dengan tahapan-tahapan pemeriksaan awal dokumen atau laporan masing-masing SKPD dan dicek langsung ke lapangan untuk pekerjaannya,” katanya.
Ia menambahkan, dengan penghargaan Opini WTP tersebut, masing-masing SKPD Pemkab Tabalong diharapkan untuk menindaklanjuti jika masih terdapat rekomendasi dari BPK.
“Berikan masukan kepada mitra atau pihak yang melakukan pekerjaan fisik yang masih kurang agar sesuai dengan rencana awal,” tambahnya.
Pemkab Tabalong berharap, dapat terus mempertahankan konsistensi tata kelola keuangan yang bersih dan akuntabel guna mendukung akselerasi pembangunan serta kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (lhm/ra)




