
KOTABARU (TABIRkota) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotabaru, Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
Kegiatan yang dibuka Asisten Administrasi Umum, Sekretariat Daerah (Setda) Kotabaru, Anang Muhammad Zen tersebut, dilaksanakan di Grand Surya Hotel, Kotabaru, Arba(18/11).
Menurut Anang Muhammad Zen, Reformasi Birokrasi dan SAKIP merupakan instrumen penting untuk mengukur efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, penggunaan anggaran, serta kualitas pelayanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Birokrasi harus mampu bekerja secara lincah, efisien, dan berorientasi pada hasil, bukan sekadar menghasilkan tumpukan dokumen serta laporan administratif,” ujarnya.
Pada capaian evaluasi kinerja Pemkab Kotabaru pada 2025, indeks Reformasi Birokrasi berhasil memperoleh predikat BB atau Sangat Baik dengan nilai 76,22, sedangkan nilai SAKIP berada pada angka 64,80 dengan predikat B atau Baik.
Ia mengatakan, capaian Reformasi Birokrasi dengan predikat BB patut kita syukuri dan apresiasi, namun nilai SAKIP yang masih berada pada predikat B menjadi bahan evaluasi sekaligus motivasi untuk melakukan perbaikan.
“Seluruh kepala perangkat daerah dan camat agar memberikan perhatian serius terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja di unit kerja masing-masing,” katanya.
Pimpinan perangkat daerah harus terlibat langsung dalam memastikan program dan kegiatan yang dianggarkan selaras dengan target serta indikator kinerja utama daerah.
Selain itu, penyusunan indikator kinerja harus lebih terukur, pelaksanaan program harus berorientasi pada hasil, dan keterkaitan atau cascading kinerja perlu diperkuat, mulai dari dokumen perencanaan pembangunan daerah hingga target kinerja individu aparatur.
Dalam kesempatan tersebut, Anang Muhammad Zen memaparkan tiga langkah strategis untuk memperbaiki penyelenggaraan SAKIP dan Reformasi Birokrasi di Kotabaru.
Pertama, memperkuat komitmen pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dengan memimpin pembahasan capaian kinerja secara berkala, memastikan setiap permasalahan memiliki penanggung jawab dan langkah penyelesaian, serta mengendalikan tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi(LHE).
Kedua, meningkatkan kapasitas aparatur berdasarkan permasalahan nyata melalui fasilitasi perbaikan indikator kinerja, pohon kinerja, pengukuran, dan pelaporan serta ketiga, membenahi sistem kerja Tim SAKIP Kabupaten melalui pembagian peran yang jelas, penyusunan kalender kerja, penyelarasan penilaian, kesiapan data, akses evaluator dan pengelolaan daftar tindak lanjut dalam mekanisme yang terintegrasi.
Kegiatan pembinaan tersebut menjadi sarana untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan pemahaman teknis aparatur dalam mengimplementasikan SAKIP serta Reformasi Birokrasi.
Diharapkan, melalui pembinaan tersebut berbagai kendala yang dihadapi perangkat daerah, khususnya dalam penyusunan perjanjian kinerja.(adv)




