KOTABARU (Tabirkota) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan (Kalsel) mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat untuk memprioritaskan anggaran mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.
Menurut Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kotabaru, Gewsima Mega Putra, langkah pencegahan dinilai perlu diperkuat agar penanganan bencana tidak hanya bergantung pada anggaran darurat ketika kebakaran terjadi.
“Karhutla sepanjang 2026 harus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam menyusun langkah antisipasi menghadapi potensi kebakaran pada tahun berikutnya,” ujarnya di Kotabaru, Kamis(12/11).
Ia mengatakan, pemerintah daerah perlu menyiapkan mitigasi sejak tahap perencanaan, mulai dari kesiapan personel, pemenuhan sarana dan prasarana, hingga dukungan anggaran.
“Pemerintah daerah harus mulai mempersiapkan langkah mitigasi sejak sekarang, baik dari sisi perencanaan, kesiapan personel, sarana prasarana, maupun dukungan anggarannya, karena mungkin saja kejadian tahun ini akan kembali terulang tahun depan,” katanya.
Ia menambahkan, kolaborasi dengan TNI, Polri, pemadam kebakaran, masyarakat, relawan kebencanaan, dan perusahaan yang beroperasi di Kotabaru, juga perlu diperkuat.
“Pencegahan karhutla membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk dunia usaha,” tambahnya.
Pemerintah daerah dipandang harus hadir lebih awal melalui perencanaan yang matang, penganggaran yang tepat, dan kesiapsiagaan yang nyata untuk melindungi masyarakat Kotabaru.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kotabaru sendiri, akan mengawal kebutuhan anggaran mitigasi bencana dalam pembahasan APBD 2027.(adv)
