
AMUNTAI (TABIRkota) – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan (Kalsel) meminta, program penanganan sampah, khususnya di kawasan sungai dan area pelabuhan, menjadi salah satu prioritas yang direncanakan secara terarah dan berkelanjutan.
Hal tersebut terungkap dalam Rapat Kerja Komisi III DPRD HSU bersama jajaran eksekutif, dalam rangka pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 tentang pengoptimalan pengelolaan sampah yang dilaksanakan pada Jumat (13/10) lalu.
Menurut Ketua Komisi III DPRD HSU, Munawari, sangat penting untuk menyusun kajian yang komprehensif terkait pengelolaan sampah agar penanganannya tidak hanya berorientasi pada pengangkutan dan pembuangan, tetapi juga mampu memberikan manfaat ekonomi dan membuka peluang lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
“Persoalan sampah perlu ditangani melalui perencanaan yang matang, disertai koordinasi lintas perangkat daerah serta dukungan penganggaran yang memadai,” ujarnya.
Ia mengatakan, perlu dilakukan kajian tentang bagaimana pengelolaan sampah bisa dilakukan dengan baik, mencari solusi dan berkoordinasi bersama, termasuk terkait kebutuhan anggarannya yang akan diupayakan.
“Ke depan, pengelolaan sampah diharapkan dapat menyerap tenaga kerja, sehingga bukan hanya menjadi persoalan yang harus diselesaikan, tetapi juga bisa menjadi potensi pendapatan dan lahan pekerjaan bagi masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III, Hj Erlyn Febrina mengatakan, persoalan sampah merupakan pekerjaan rumah klasik yang dihadapi hampir seluruh daerah.
“Namun demikian, penanganannya tidak boleh dianggap sebagai persoalan rutin semata, mengingat kebersihan dan pengelolaan lingkungan turut memengaruhi penilaian pemerintah daerah dalam upaya meraih penghargaan Adipura,” katanya.
Ketersediaan armada, sistem pengangkutan, serta kesadaran masyarakat harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari strategi penanganan sampah, sehingga Dinas Perkim-LH diharapkan dapat menyusun perencanaan kebutuhan armada secara realistis dan menyesuaikannya dengan kondisi geografis serta karakteristik wilayah HSU.
Selain kawasan permukiman, ujarnya, perhatian juga diarahkan pada wilayah pelabuhan dan kawasan yang berada di sepanjang aliran sungai.
“Penanganan sampah di kawasan tersebut perlu direncanakan secara khusus karena masih ditemukan kebiasaan masyarakat membuang sampah ke sungai maupun bantaran sungai,” ujarnya.
Salah satu wilayah yang menjadi perhatian adalah Kecamatan Danau Panggang yang memiliki potensi wisata unggulan, termasuk wisata kerbau rawa, sehingga perlu mendapatkan perhatian dalam pengelolaan kebersihan lingkungan agar tetap terjaga, asri, dan mampu memberikan kenyamanan bagi masyarakat maupun pengunjung.
Ia menambahkan, keberadaan destinasi wisata yang memiliki daya tarik alam dan budaya lokal harus didukung dengan sistem pengelolaan sampah yang memadai.
“Dengan demikian, potensi pariwisata daerah dapat terus dikembangkan tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan,” tambahnya.
Komisi III DPRD HSU memberikan perhatian khusus kepada Dinas Perkim-LH agar menyiapkan perencanaan kebutuhan armada pengangkutan sampah secara terukur yang diharapkan dapat memuat jumlah armada yang dibutuhkan berdasarkan volume sampah dan kondisi wilayah pelayanan, sehingga penanganan sampah dapat berjalan lebih efektif serta menjangkau seluruh kawasan yang memerlukan pelayanan.
Upaya tersebut diharapkan tidak hanya mampu menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, tetapi juga mendorong tumbuhnya peluang ekonomi baru serta meningkatkan daya tarik kawasan wisata di HSU.
Rapat kerja yang dipimpin Ketua Komisi III, Munawari didampingi Wakil Ketua Komisi III, Hj Erlyn Febrina serta anggota Komisi III, H Norani tersebut, dihadiri perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perpustakaan dan Kearsipan serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Perkim-LH).(zal/ra)




