BARABAI (TABIRkota) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Tengah (HST), Kalimantan Selatan (Kalsel) mempercepat transformasi pelayanan publik berbasis digital dan terintegrasi.
Pelayanan tersebut berupa urusan retribusi, antrean pelayanan hingga layanan keimigrasian kini diarahkan agar lebih cepat, praktis dan mudah diakses masyarakat. Sejumlah inovasi tersebut diperkenalkan dalam apel gabungan, di Halaman Kantor Bupati HST, Senin (7/9).
Bupati HST, Samsul Rizal mengatakan, pembaruan sistem pelayanan merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Salah satu inovasi yang diluncurkan yakni Gerakan Layanan Online Retribusi (Gelora) yang digagas Dinas Perdagangan HST,” katanya.
Sistem tersebut, ujarnya, memanfaatkan perangkat elektronik untuk merekam transaksi sekaligus mencatat penerimaan retribusi secara lebih tertib.
“Sistem tersebut, proses transaksi di lapangan diharapkan menjadi lebih cepat dan mampu meminimalkan kesalahan dalam pencatatan,” ujarnya.
Tak hanya mempercepat pelayanan, digitalisasi transaksi juga membuka ruang pengawasan yang lebih kuat, karena setiap transaksi dapat terdokumentasi secara elektronik.
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) HST juga meluncurkan Jemput Bola Laporan Kegiatan Penanaman Modal (Jempol LKPM).
Inovasi tersebut dirancang untuk mendekatkan layanan pendampingan kepada pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban pelaporan kegiatan penanaman modal.
Sementara untuk memangkas waktu tunggu masyarakat, DPMPTSP HST juga memperkenalkan Mal Pelayanan Publik atau MPP HST Klik, masyarakat dapat mengambil nomor antrean secara online sebelum datang ke tempat.
Samsul Rizal menambahkan, inovasi tersebut dinilai mampu memberikan kemudahan nyata bagi masyarakat dalam mengurus berbagai keperluan.
“Selain membenahi sistem pelayanan, Pemkab HST juga mulai memperkuat ekosistem transaksi digital melalui dukungan Bank Kalsel dengan dibantu 10 mesin Smart EDC untuk menunjang transaksi elektronik,” tambahnya.
Perangkat tersebut diharapkan mampu mempercepat proses pembayaran, memperkuat pencatatan transaksi serta meningkatkan efisiensi pengelolaan pendapatan daerah.
Digitalisasi di HST tidak hanya diarahkan untuk mengejar kecepatan pelayanan, tetapi juga menjadi instrumen untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan transaksi pemerintah daerah. (adv)
