
KOTABARU (TABIRkota) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotabaru menyepakati pemberian toleransi bagi nelayan yang masih dalam proses pengurusan dokumen kapal hingga akhir Desember mendatang.
Kesepakatan tersebut disampaikan Pemkab Kotabaru pada Rapat Dengar Pendapat bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat yang dilaksanakan di Ruang Rapat Gabungan Komisi DPRD, Kotabaru, Senin(9/11).
Menurut Kepala Dinas Perikanan Kotabaru, H Zaenal Arifin, kesepakatan tersebut menjadi salah satu upaya untuk menjaga keberlangsungan aktivitas nelayan di tengah kendala administrasi perkapalan.
“Kita memberikan toleransi terkait rekomendasi Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi nelayan yang masih dalam proses pengurusan dokumen,” ujarnya.
Toleransi tersebut, katanya, diberikan hingga batas akhir Desember mendatang.
“Namun, nelayan tetap harus melengkapi dokumen yang dipersyaratkan agar ke depannya aktivitas pelayaran dan penangkapan ikan dapat berjalan sesuai ketentuan,” katanya.
Ia menambahkan, Dinas Perikanan juga akan membantu koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi terkait penyelesaian dokumen perikanan.
“Kita mencari solusi dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat pesisir, sebab keterlambatan dokumen tidak hanya berdampak kepada pemilik kapal, tetapi juga anak buah kapal dan keluarga nelayan yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas melaut,” tambahnya.
Pada RDP tersebut, perwakilan nelayan menyampaikan aspirasi terkait keterlambatan penerbitan dokumen kapal yang berlangsung beberapa bulan, hingga berdampak pada tertundanya aktivitas melaut dan melonjaknya biaya operasional.
Para nelayan berharap, ada kepastian waktu penyelesaian serta peningkatan koordinasi antara pemilik kapal dan instansi terkait agar persoalan tersebut tidak terus berlarut-larut.
RDP yang dipimpin Ketua DPRD Kotabaru, Hj Suwanti tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan, antara lain memperkuat komunikasi antara pemilik kapal dan KSOP, mempercepat proses penerbitan sertifikat, serta mendorong nelayan segera melengkapi dokumen perikanan.
Melalui kesepakatan tersebut, diharapkan persoalan administrasi kapal nelayan dapat segera dituntaskan sehingga kepastian dokumen, keselamatan pelayaran, dan keberlangsungan ekonomi masyarakat pesisir tetap terjaga.(adv)




