RDP Bersama DPRD, Pemkab Kotabaru Sepakati Toleransi Pengurusan Dokumen Kapal Nelayan

“Pemkab Kotabaru memberikan toleransi terkait rekomendasi Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi nelayan yang masih dalam proses pengurusan dokumen”

RDP bersama Pemkab Kotabaru, DPRD dan nelayan menghasilkan beberapa kesepakatan untuk membantu masalah dokumen kapal (foto: TABIRkota/ist)
RDP bersama Pemkab Kotabaru, DPRD dan nelayan menghasilkan beberapa kesepakatan untuk membantu masalah dokumen kapal (foto: TABIRkota/ist)

KOTABARU (TABIRkota) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotabaru menyepakati pemberian toleransi bagi nelayan yang masih dalam proses pengurusan dokumen kapal hingga akhir Desember mendatang.

Kesepakatan tersebut disampaikan Pemkab Kotabaru pada Rapat Dengar Pendapat bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat yang dilaksanakan di Ruang Rapat Gabungan Komisi DPRD, Kotabaru, Senin(9/11).

Menurut Kepala Dinas Perikanan Kotabaru, H Zaenal Arifin, kesepakatan tersebut menjadi salah satu upaya untuk menjaga keberlangsungan aktivitas nelayan di tengah kendala administrasi perkapalan.

“Kita memberikan toleransi terkait rekomendasi Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi nelayan yang masih dalam proses pengurusan dokumen,” ujarnya.

Toleransi tersebut, katanya, diberikan hingga batas akhir Desember mendatang.

“Namun, nelayan tetap harus melengkapi dokumen yang dipersyaratkan agar ke depannya aktivitas pelayaran dan penangkapan ikan dapat berjalan sesuai ketentuan,” katanya.

Ia menambahkan, Dinas Perikanan juga akan membantu koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi terkait penyelesaian dokumen perikanan.

“Kita mencari solusi dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat pesisir, sebab keterlambatan dokumen tidak hanya berdampak kepada pemilik kapal, tetapi juga anak buah kapal dan keluarga nelayan yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas melaut,” tambahnya.

Pada RDP tersebut, perwakilan nelayan menyampaikan aspirasi terkait keterlambatan penerbitan dokumen kapal yang berlangsung beberapa bulan, hingga berdampak pada tertundanya aktivitas melaut dan melonjaknya biaya operasional.

Para nelayan berharap, ada kepastian waktu penyelesaian serta peningkatan koordinasi antara pemilik kapal dan instansi terkait agar persoalan tersebut tidak terus berlarut-larut.

RDP yang dipimpin Ketua DPRD Kotabaru, Hj Suwanti tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan, antara lain memperkuat komunikasi antara pemilik kapal dan KSOP, mempercepat proses penerbitan sertifikat, serta mendorong nelayan segera melengkapi dokumen perikanan.

Melalui kesepakatan tersebut, diharapkan persoalan administrasi kapal nelayan dapat segera dituntaskan sehingga kepastian dokumen, keselamatan pelayaran, dan keberlangsungan ekonomi masyarakat pesisir tetap terjaga.(adv)

Pewarta: Siti Hadisah

<p>Journalist - Kotabaru</p>

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Ekspose Lapsus Harjad ke-61 Tabalong, Bupati Paparkan Capaian Program Prioritas “Tabalong SMaRT”

Sen Nov 9 , 2026
“Memasuki tahun kedua kepemimpinan H Muhammad Noor Rifani bersama Habib Muhammad Taufani Alkaf, sejumlah indikator pembangunan di Tabalong menunjukkan perkembangan signifikan”
Bupati Tabalong, H Muhammad Noor Rifani memaparkan capaian program prioritas pembangunan daerah Tabalong SMaRT (foto: TABIRkota/rasta albanjari)

You May Like

TABIRklip