
KOTABARU (Tabirkota) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar rapat paripurna persetujuan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) sebagai bagian dari upaya memperkuat regulasi.
Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kotabaru, Chairil Anwar dan dihadiri Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Sekretariat Daeah (Setda) setempat, Murdianto tersebut, dilaksanakan di Gedung DPRD Kotabaru, Senin(12/10).
Menurut Chairil Anwar, dua Raperda tersebut masing-masing tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah(BUMD).
“Pembahasan laporan akhir tentang Raperda tersebut sudah melalui proses dan kajian kajian yang komperhensif sehingga dapat disetujui oleh anggota DPRD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda),” ujarnya.
Ia mengatakan, dua Raperda yang telah melalui proses pembahasan Panitia Khusus (Pansus) DPRD tersebut, diharapkan mampu memperkuat tata kelola perusahaan daerah agar lebih tertib, profesional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Persetujuan dua Raperda tersebut menjadi bagian dari upaya DPRD Kotabaru bersama pemerintah daerah dalam memperkuat regulasi, meningkatkan perlindungan kesehatan masyarakat, serta mendorong pengelolaan BUMD yang lebih profesional dan akuntabel,” katanya.
Sementara itu, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Setda Kotabaru, Murdianto mengatakan, Raperda kawasan tanpa asap rokok diharapkan menjadi landasan hukum untuk melindungi kesehatan masyarakat sekaligus menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman.
“Sedangkan Raperda pengelolaan BUMD diharapkan mampu memperkuat tata kelola perusahaan daerah agar lebih tertib, profesional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” katanya.
Setelah mendapat persetujuan DPRD, tambahnya, kedua Raperda tersebut diharapkan dapat segera ditetapkan dan diundangkan menjadi Perda.
“Perangkat daerah diminta segera menyosialisasikan regulasi tersebut, serta menyusun petunjuk pelaksanaan atau Peraturan Bupati (Perbup) sebagai aturan teknis, sehingga penerapannya dapat berjalan efektif,” tambahnya.
Dengan adanya regulasi tersebut, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dapat berjalan lebih optimal serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kotabaru.(adv)




