MUARA TEWEH (TABIRkota) – Warga Desa Haragandang, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara (Barut), Kalimantan Tengah (Kalteng), mengeluhkan kinerja sejumlah tenaga pendidik atau guru di SDN 1 Haragandang yang jarang aktif mengajar.
Informasi warga Haragandang menyebutkan, ketiga oknum guru tersebut, masing-masing satu Aparatur Sipil Negera (ASN) dan dua Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) diduga telah menelantarkan tugas.
Salah seorang diantaranya yang berstatus PPPK, bahkan dikatakan hanya pernah hadir satu kali ke sekolah sejak penempatan tugas dan hingga kini tidak pernah lagi hadir untuk mengajar.
Warga mengeluhkan, proses belajar mengajar di SDN 1 Haragandang yang memiliki sekitar 40 murid tersebut, tidak berjalan maksimal karena lebih banyak ditangani guru honorer.
Menurut keterangan warga Haragandang, oknum guru ASN dalam satu tahun terakhir, diperkirakan hanya aktif mengajar sekitar enam bulan, itu pun tidak secara rutin.
Bahkan menurut warga, guru bersangkutan tersebut, sudah tiga bulan terakhir tidak pernah lagi hadir dan menjalankan tugasnya sebaga tenaga pendidik.
Kondisi tersebut membuat warga Haragandang resah dan berharap pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Barut, agar tidak menutup mata terhadap pendidikan di daerah pedalaman.
Disdik Barut diminta agar segera melakukan evaluasi dan pembinaan terhadap oknum guru ASN dan PPPK yang memiliki disiplin rendah serta tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagai tenaga pendidik.
Warga juga mempertanyakan terkait pengawasan dari Dinas Pendidikan (Disdik) terhadap sekolah-sekolah di daerah terpencil, sehingga kasus guru di SDN 1 Haragandang dapat terjadi.
Hingga berita ini diturunkan, pesan WhatApp yang dikirimkan kepada Kepala SDN 1 Haragandang, Trisno, untuk konfirmasi, masih centang satu atau belum terbaca oleh yang bersangkutan.
Sementara itu, Kepala Disdik Barut, Muhammad Iman Topik melalui pesan WhatApp mengatakan, pihaknya menyampaikan permohonan maaf atas kondisi yang terjadi di SDN 1 Haragandang.
“Informasi ini akan kami tindak lanjuti segera, untuk mengambil langkah-langkah penangganan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku,” katanya.
Pihak Disdik Barut rencananya akan mengundang Kepala Sekolah dan Koordinator Wilayah serta Koordinator Pengawas Kecamatan Lahei untuk mendapatkan keterangan, data serta informasi akurat sebagai bahan tindak lanjut. (ded/ra)
