KANDANGAN (TABIRkota) – Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS), Kalimantan Selatan (Kalsel), H Syafrudin Noor menekankan pentingnya konsultasi dalam setiap perencanaan keuangan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Hal tersebut dikatakan H Syafrudin Noor pada kegiatan evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan provinsi Kalsel di Aula Pendopo Bupati, Arba (28/5) kemarin.
Menurutnya, sebelum menginput berbagai perencanaan dan penganggaran, setiap OPD diharapkan selalu berkonsultasi dengan BPKP agar proses pemeriksaan berjalan mudah serta minim dari kesalahan.
“Tata kelola keuangan kita, saat ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dengan adanya perubahan peraturan yang terbaru, itu yang harus diperhatikan agar tidak menyalahi aturan pusat,” ujarnya.
Pada momentum evaluasi kali ini, katanya, agar bisa dijadikan perbaikan berkelanjutan di masa mendatang untuk meminimalisir kesalahan.
“Hal tersebut merupakan bagian penting dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance,” katanya.
Terutama, tambahnya, dalam hal perencanaan dan penganggaran.
“Juga peningkatan kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara terintegrasi di seluruh perangkat daerah,” tambahnya.
Sementara Kepala BPKP Kalsel, Ayi Riyanto dalam pemaparannya mengatakan, pihaknya menyoroti sedikit kekurangan dan kekeliruan data dalam beberapa bidang perencanaan.
“Khususnya lima bidang yaitu Pendidikan, Kesehatan, Pengentasan Kemiskinan, Penurunan Prevalensi Stunting dan Pemberdayaan UMKM,” katanya.
Audiensi digelar untuk menyampaikan hasil evaluasi perencanaan dan penganggaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab)HSS Tahun Anggaran 2025.
Hal tersebut sebagai bagian dari tugas BPKP dalam pendampingan dan pengawasan agar program pembangunan daerah berjalan akuntabel, efisien dan tepat sasaran.
Selain itu juga memperkuat pelaksanaan SPIP yang terintegrasi di lingkungan Pemkab HSS.
Diakhir kegiatan, turut dilakukan penandatanganan komitmen bersama oleh Bupati, Sekda serta seluruh kepala OPD. (zr)
