PARINGIN (TABIRkota) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Balangan bersama Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum) Kalimantan Selatan (Kalsel), menggelar rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk mendukung Kabupaten Layak Anak (KLA) dan Ketahanan Pangan.
Rapat yang dipimpin Kepala Divisi (Kadiv) Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Kanwil KemenkumHAM Kalsel, Anton Edward Wardhana tersebut, dilaksanakan di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah Kemenkum, Arba (5/3).
Menurut Anton Edward Wardhana, rapat membahas dua Raperda utama, yakni tentang Kabupaten Layak Anak dan Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan.
“Penyusunan Raperda Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan selaras dengan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, khususnya dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional,” ujarnya.
Regulasi tersebut, katanya, menjadi landasan penting dalam meningkatkan produktivitas Perkebunan dan kesejahteraan petani.
“Selain itu, juga penting untuk keberlanjutan lingkungan bagi masa depan Indonesia yang lebih mandiri dan berdaulat di sektor pangan,” katanya.
Sementara itu, Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, Sekretariat Daerah (Setda) Balangan, Akhmad Fauzi mengatakan, Raperda bertujuan untuk memenuhi hak anak dan memastikan pembangunan perkebunan yang berkelanjutan guna mendukung ketahanan pangan daerah.
“Melalui Raperda KLA, diharapkan dapat mewujudkan Kabupaten Layak Anak dengan pemenuhan hak-hak dasar anak, sedang Raperda Pembangunan Berkelanjutan, akan ada aturan yang mengatur pemanfaatan lahan sehingga peruntukannya menjadi lebih jelas,” katanya.
Hal tersebut, sejalan dengan ketahanan pangan yang diharapkan dapat menjadikan Balangan sebagai daerah swasembada pangan sekaligus menciptakan iklim yang positif bagi para investor. (ra)
