BARABAI (TABIRKota) – Bupati Hulu Sungai Tengah (HST), Kalimantan Selatan (Kalsel), Samsul Rizal memastikan program prioritas tak terganggu ditengah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan yang terkena efisiensi.
Hal tersebut disampaikannya saat rapat paripurna, di Gedung DPRD HST Lantai 2, Kamis (10/9).
“Seluruh masukan, koreksi dan rekomendasi legislatif menjadi perhatian pemerintah daerah dalam penyempurnaan anggaran,” ujarnya.
Dengan disetujuinya APBD Perubahan, katanya, maka dokumen tersebut akan disampaikan kepada Gubernur Kalsel, Muhidin untuk dilakukan evaluasi.
“Setiap penghematan harus diarahkan pada belanja yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Pemerintah daerah wajib menyelesaikan koreksi terhadap rancangan peraturan daerah paling lambat tiga hari kerja setelah berita acara ditandatangani.
Efisiensi anggaran harus bermuara pada satu tujuan utama, yakni memastikan setiap rupiah APBD tetap memiliki dampak nyata terhadap pelayanan publik, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Belanja daerah dalam perubahan APBD diproyeksikan sebesar Rp1,88 triliun, angka tersebut mengalami penurunan sekitar Rp325,89 miliar dibandingkan APBD murni 2026.
Penurunan belanja tersebut mencakup belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, hingga belanja transfer.
Badan Anggaran DPRD HST meminta setiap penyesuaian anggaran dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan tingkat urgensi serta dampaknya terhadap masyarakat.
Badan Anggaran menilai efisiensi tidak boleh dilakukan secara membabi buta hingga mengorbankan program yang menyentuh langsung kebutuhan warga.
Program prioritas dan kualitas pelayanan publik harus tetap menjadi perhatian pemerintah daerah.
Sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pelayanan publik, serta perlindungan sosial menjadi sejumlah bidang yang dinilai harus dijaga.
Pemkab HST memproyeksikan penerimaan daerah sebesar Rp1,74 triliun atau turun sekitar Rp17,18 miliar dibandingkan APBD murni.
Penurunan tersebut terutama dipengaruhi berkurangnya pos lain-lain pendapatan daerah yang sah, namun Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan transfer justru mengalami peningkatan.
Kondisi tersebut dinilai menjadi peluang bagi pemerintah daerah untuk lebih agresif menggali dan mengoptimalkan berbagai potensi pendapatan yang masih tersedia.
DPRD mendorong optimalisasi PAD melalui pembaruan basis data, peningkatan kepatuhan wajib pajak dan retribusi, intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan, serta penguatan pengawasan terhadap seluruh penerimaan daerah. (adv)
