BUNTOK (TABIRkota) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Selatan (Barsel), Kalimantan Tengah (Kalteng), merencanakan pemangkasan tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS), khususnya pejabat, untuk mempertahankan ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) agar tidak dirumahkan di tengah efisiensi anggaran.
Menurut Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Barsel, Ita Minarni, pemerintah daerah memastikan akan tetap mempertahankan PPPK yang saat ini berjumlah 2.975 orang.
“Salah satu opsi yang disiapkan adalah memangkas tunjangan PNS, khususnya pejabat, untuk dialihkan menutupi kekurangan anggaran gaji PPPK,” ujarnya saat audiensi bersama awak media di ruang kerjanya, Buntok, Kamis (2/4) lalu.
Ia mengatakan, selain pemangkasan tunjangan, Pemkab Barsel juga mempertimbangkan penggeseran anggaran dari sejumlah pekerjaan fisik di beberapa dinas.
“Opsi-opsi itu nantinya yang kita akan usulkan ke Pemerintah Pusat, supaya PPPK tetap bisa kita pertahankan,” katanya.
Langkah mempertahankan PPPK dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan pengangguran di daerah yang berpotensi terjadi, akibat kondisi ekonomi saat ini.
Ia menambahkan, kondisi tersebut diperparah dengan banyaknya perusahaan yang merumahkan karyawan, akibat kebijakan pemangkasan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) di sektor pertambangan.
“Apalagi banyak PPPK juga sudah mengambil pinjaman di Bank, sehingga apabila dirumahkan, akan berdampak pada kemampuan mereka membayar kewajiban finansial,” tambahnya.
Pemecatan PPPK bisa dilakukan apabila dalam evaluasi ditemukan pelanggaran kinerja maupun etik. (mad/ra)
