AMUNTAI (TABIRkota) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar rapat sebagai respon cepat atas masalah rekrutmen tenaga pengamanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pembalah Batung (PB) Amuntai yang dipersoalkan beberapa pihak.
Menurut Ketua DPRD HSU, H Fadilah, rapat sebagai bentuk pengawasan atas penyampaian aspirasi dalam aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu tersebut, telah dilaksanakan pada Kamis (29/1) lalu.
“Dalam rapat tersebut, kita melihat kembali substansi tuntutan aksi damai yang terjadi terkait dugaan ketidaksesuaian hasil seleksi rekrutmen tenaga keamanan di RSUD PB Amuntai, untuk mencarikan solusi terbaik,” ujarnya di Amuntai, ibu kota HSU, Senin (2/1).
Untuk itu, katanya, DPRD sebagai penengah ingin mencari solusi terbaik dan meminta informasi, mekanisme rekrutmen petugas keamanan yang terjadi, seperti apa.
“Pada prinsipnya, kita berkomitmen untuk menjaga stabilitas daerah dan meredam gejolak sosial yang terjadi,” katanya.
Pada rapat tersebut, anggota DPRD HSU, Munawari menyoroti dampak sosial yang muncul akibat permasalahan rekrutmen di RSUD PB Amuntai.
“Ada dampak sosial dari masalah tersebut, dimana pembukaan seleksi seharusnya tidak menghilangkan tenaga keamanan yang terdahulu karena mereka yang awalnya sudah bekerja, kini kehilangan pekerjaan,” katanya.
Pada rapat tersebut, ia meminta adanya kebijakan khusus bagi tenaga keamanan yang telah lama mengabdi dan memiliki sertifikat untuk dapat kembali bekerja di RSUD PB Amuntai.
“Kami mohon kebijaksanaannya agar petugas keamanan yang sudah pernah bekerja dan mengabdi lama, apalagi yang sudah mengantongi sertifikat, bisa dikembalikan ke tempat kerjanya,” ujarnya.
Aksi damai beberapa waktu lalu dinilai harus segera diselesaikan karena berhubungan dengan hilangnya sumber penghasilan.
Menanggapi hal tersebut, Direktur RSUD PB Amuntai, Farida Evana mengatakan proses seleksi dilakukan melalui beberapa tahapan dengan mempertimbangkan catatan kinerja tenaga keamanan sebelumnya.
“Memang ada beberapa tenaga keamanan lama yang lulus, tetapi tidak semuanya, karena hal tersebut juga didasarkan evaluasi kinerja tahun sebelumnya,” katanya.
Ia menambahkan, persyaratan pengalaman serta sertifikat bukan merupakan syarat khusus dalam rekrutmen dan hal tersebut sudah terpublikasi serta diketahui masyarakat.
“RSUD PB Amuntai masih membutuhkan tambahan tenaga kerja, sehingga memungkinkan solusi melalui penambahan anggaran untuk penyediaan gaji, sehingga tenaga keamanan yang pernah bekerja namun tidak lulus seleksi, dapat direkrut kembali,” tambahnya.
Rapat dilaksanakan di Ruang Rapat DPRD HSU, Gedung Baru Lantai II dengan dipimpin Ketua DPRD HSU, H Fadilah didampingi Wakil Ketua I, Mawardi dan dihadiri para anggota, antara lain H Mukhsin Haita, H Fathurrahim A, H Norani, Ahmad Hairinnor, Junaidi, Munawari, Muhammad Zakki Yamani, Aisha Nadela, Hj.Ida Haryati serta Akhmad Baidawi.
Hadir dari pihak Eksekutif, Asisten II Setda HSU, Akhmad Rijani, Inspektorat HSU, Fakhrudin, Direktur RSUD PB Amuntai, Farida Evana serta pihak terkait lainnya.
Hasil rapat tersebut akan segera disampaikan kepada Bupati HSU sebagai bahan tindak lanjut. (zs/ra)
