BANJARBARU (TABIRkota) – Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menemukan satu Pondok Pesantren (Ponpes) di Kalimantan Selatan (Kalsel) yang menolak pembagian program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Temuan tersebut terkuak dalam kunjungan kerja (kunker) yang dilaksanakan Komisi IX DPR RI di Kalsel, Jumat (20/2) kemarin.
Menurut Wakil Ketua Komisi IX, Yahya Zaini, dalam kunker di Kalsel, pihaknya menerima berbagai isu strategis terkait ketenagakerjaan, penguatan sumber daya manusia (SDM) serta peningkatan layanan pendidikan vokasi yang menjadi fokus utama.
“Kami mendapatkan banyak masukan dari pemerintah daerah, dinas terkait, serta para mitra dalam diskusi yang berlangsung sangat terbuka dan konstruktif,” ujarnya.
Dalam kunker tersebut, katanya, Komisi IX salah satunya menyoroti perkembangan program MBG yang telah dibangun sebanyak kurang lebih 212 unit.
“Meski secara umum berjalan baik, terdapat satu kasus di mana terdapat salah satu pesantren menolak pembagian MBG,” katanya.
Komisi IX tambahnya, meminta pemerintah daerah untuk melakukan pendekatan persuasif dan edukatif kepada pihak pesantren agar program tersebut dapat diterima.
“Kami mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pendekatan dan edukasi, karena jumlah santri di pesantren tersebut cukup besar, sekitar 13 ribu orang, tambahnya.
Hal tersebut dipandang sangat potensial untuk meningkatkan kualitas SDM melalui program MBG yang sudah disiapkan pemerintah.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kalsel, M Syarifuddin mengatakan, pemerintah daerah akan melakukan pendekatan persuasif kepada pimpinan Ponpes guna mengetahui secara langsung kendala dan alasan penolakan terhadap program MBG.
“Kami akan mencoba pendekatan dengan pimpinan pondok, apa kendalanya, apa permasalahannya,” katanya.
Diharapkan, jika sudah diketahui persoalannya, maka manfaat dari program MBG bisa diterima dan dirasakan bersama. (ra)
