TANJUNG (TABIRkota) – Wakil Bupati Tabalong, Kalimantan Selatan (Kalsel), Habib Muhammad Taufani Alkaf memastikan, meskipun 2026 ini terjadi penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), namun hal tersebut hendaknya tidak menjadi alasan penghambat pembangunan.
Hal tersebut disampaikan Habib Muhammad Taufani Alkaf saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2027 di Kecamatan Pugaan, Arba (4/2).
Menurutnya, penurunan anggaran hendaknya dijadikan motivasi untuk bekerja lebih kerja keras dan kerja cerdas agar dapat mengatasi permasalahan yang ada.
“Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabalong telah berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menghitung ulang atau kajian terkait Dana Bagi Hasil (DBH) dalam dua hingga tiga bulan mendatang,” ujarnya.
Ia mengatakan, DBH diharapkan mengalami peningkatan, meskipun dari prediksi anggaran turun menjadi Rp2,3 triliun.
“Namun tidak menutup kemungkinan pada 2027 mendatang, bisa meningkat dengan adanya relaksasi atau perubahan perhitungan DBH yang akan dikaji KemenESDM,” katanya.
Ia menambahkan, terkait usulan-usulan yang disampaikan dalam Musrenbang tersebut, akan menjadi catatan dengan melihat kondisi anggaran untuk program pembangunan.
“Semua akan menjadi catatan dan apabila anggaran ada kelonggaran, pastinya akan diusahakan,” tambahnya.
Dalam Musrenbang tersebut, 25 pengajuan atau usulan yang menjadi skala prioritas dengan tiga usulan dengan skala super prioritas.
Tiga usulan skala super prioritas tersebut masing-masing agenda Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-61 di Kecamatan Pugaan, keberlanjutan program Jirak Food Cluster (Jifoc) untuk mengatasi permasalahan areal persawahan yang tergenang air serta peningkatan jalan penghubung antar Desa Halangan RT 3, Pugaan RT 5 dan Sei Rukam I. (lhm/ra)
