BUNTOK (TABIRkota) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Selatan (Barsel), Kalimantan Selatan (Kalsel) bersama PT Adaro Indonesia melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman atau MoU percepatan penurunan stunting.
Penandatanganan dilakukan Wakil Bupati (Wabup) Barsel, Khristianto Yudha dengan perwakilan PT Adaro Indonesia di Aula Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Barsel, Kamis (4/9).
Menurut Khristianto Yudha, prevalensi stunting di Barsel pada 2023 tercatat sebesar 23,9 persen dan meningkat menjadi 33,3 persen pada 2024.
“Lonjakan tersebut, menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah karena target penurunan stunting 2025 dipatok sebesar 18,8 persen,” ujarnya.
Jika tren lonjakan tersebut tidak segera dikendalikan, maka target akan semakin sulit tercapai.
Ia mengatakan, faktor penyebab kenaikan stunting di antaranya intervensi gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang belum optimal, rendahnya kesadaran masyarakat, persoalan sanitasi, air bersih hingga faktor ekonomi keluarga.
“Pemkab) Barsel melalui Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting (TP3S) telah melaksanakan program penguatan Posyandu, layanan kesehatan ibu-anak, PAUD Holistik Integratif, tambahan gizi balita dan ibu hamil hingga penyediaan sarana sanitasi serta pemberdayaan ekonomi masyarakat,” katanya.
Namun fakta meningkatnya prevalensi stunting membuktikan bahwa program yang ada perlu diperkuat.
Keterlibatan PT Adaro Indonesia, tambahnya, menjadi dukungan penting karena isu stunting telah masuk dalam program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.
“Kami berharap dukungan PT Adaro dapat diarahkan pada penguatan intervensi gizi di desa ring 1, pemberdayaan ekonomi produktif keluarga, edukasi gizi, perbaikan sanitasi serta monitoring bersama agar program tepat sasaran,” tambahnya.
Anak yang mengalami stunting berisiko memiliki perkembangan kognitif dan fisik yang tidak optimal, sehingga berpengaruh pada kesehatan, pendidikan, bahkan produktivitas di masa depan.
Penanganan stunting diakui bukan hanya tanggung jawab pemerintah tetapi perlu dukungan nyata dari dunia usaha seperti PT Adaro dan mitra. (mad/ra)
