TANJUNG (TABIRkota) – Pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) merupakan langkah nyata dalam upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat, ujar Bupati Tabalong, Kalimantan Selatan (Kalsel), H Muhammad Noor Rifani.
“Sekaligus pula, memperluas akses terhadap keadilan, terutama bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan,” ujarnya saat membuka kegiatan Sosialisasi Pembentukan Posbakum dan Kadarkum di Gedung Informasi Pembangunan, Tanjung, Senin (8/9).
Keberadaan Posbakum dan Kadarkum di setiap desa dan kelurahan, katanya, merupakan sebuah keniscayaan yang sudah diamanatkan konstitusi serta bentuk perlindungan sosial.
“Untuk itu, saya harap seluruh peserta kegiatan sosialisasi yang hadir betul-betul mengikuti dengan serius serta memahami mekanisme pembentukan Posbakum dan Kadarkum agar dapat segera menindak lanjuti dengan langkah nyata di wilayah masing-masing,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bagian (Kabag) Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Tabalong, Norma Zahriati mengatakan, sosialisasi bertujuan untuk meningkatkan kapasitas para Pambakal (Kades) dan Lurah sebagai ujung tombak pemerintahan dalam memfasilitasi pelayanan hukum serta mendorong terciptanya taat hukum di masyarakat.
“Juga untuk mengoptimalkan peran pemerintah desa kelurahan dalam membantu masyarakat mengakses keadilan, menyelesaikan permasalahan hukum secara tepat dan mencegah potensi konflik sosial,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Tabalong menyerahkan sertifikat kepada delapan Pambakal dan satu Lurah yang mendapatkan gelar Non Litigation Peacemaker (NLP) dan ASJ sebagai juru damai.
Delapan Pambakal dan satu Lurah tersebut masing-masing dari Desa Tanta, Padang Panjang, Wayau, Garunggung, Juai, Kapar, Bumi Makmur, Ribang dan Kelurahan Belimbing Raya.
Kegiatan sosialisasi menghadirkan nara sumber, masing-masing Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Kanwil Kemenkumham Kalsel, Anton Edward Wardhana dan Penyuluhan Hukum Muda Kanwil Kemenkumham Kalsel, Dianor.
Sedangkan untuk materi yang disampaikan, terkait Posbakum dan Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat melalui Kelompok Keluarga Sadar Hukum. (lhm/ra)
