RANTAU (TABIRkota) – Bupati Tapin, Kalimantan Selatan (Kalsel), H Yamani melakukan audensi ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN) RI untuk meminta dukungan dalam upaya mewujudkan Sekolah Rakyat sebagai pusat pembelajaran yang inklusif dan berkualitas.
Menurut H Yamani, audensi bersama Wakil Bupati (Wabup) Tapin, H Juanda tersebut telah dilaksanakan di Kantor Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementrian ATR BTN di Kebaroyan Baru, Jakarta pada Arba (16/7) kemaren.
“Sejalan dengan visi pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapin telah mengajukan proposal pembentukan Sekolah Rakyat,” ujarnya di Rantau, ibu kota Tapin, Kamis (17/7).
Pemkab Tapin, katanya, telah menyiapkan lahan seluas 12,62 ha dari total 72 ha di Jalan Margasari Baru, Desa Barigin, Kecamatan Candi Laras Selatan (CLS).
“Lahan tersebut merupakan aset Pemkab Tapin sejak 2008, dengan status kepemilikan yang jelas berdasarkan KIP A (Tanah) dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Tapin,” katanya.
Keberadaan lahan tersebut menjadi modal dasar untuk mewujudkan kawasan pendidikan terpadu yang akan memberikan dampak luas bagi kemajuan generasi muda Tapin.
Namun, tambahnya, terdapat kendala teknis karena adanya batasan yang dapat menghambat pembangunan sarana pendidikan yang memadai.
“Dimana Sekolah Rakyat dirancang mencakup fasilitas pembelajaran, asrama, laboratorium, ruang kreativitas dan ruang publik pendukung, sehingga kebutuhan ruang untuk mewujudkan sekolah yang representatif menjadi sangat terbatas,” tambahnya.
Atas kondisi tersebut, melalui audensi yang dilakukan, Pemkab Tapin memohon dukungan dan sinergi dari Direktorat Jenderal Tata Ruang untuk memberikan rekomendasi kebijakan khusus terkait penyesuaian pembangunan Sekolah Rakyat.
Diyakini, dengan dukungan Kementerian ATR BPN, impian masyarakat Tapin untuk memiliki pusat pendidikan berbasis komunitas yang modern dan terjangkau akan segera terwujud. (ati/ra)
