JAKARTA (TABIRkota) – Temuan Wakil Kepala Badan Haji terkait adanya dugaan pungutan liar safari wukuf, harus ditindaklanjuti secara serius, ujar Ketua Komisi Nasional (Komnas) Haji RI, Mustolih Siradj.
Menurutnya, atas dugaan tersebut, penyelenggara ibadah haji harus menyampaikan klarifikasi.
“Agar tidak menjadi isu yang makin liar, apakah benar ada pungli? siapa yang melakukan? apakah benar pelakunya adalah petugas PPHI atau pihak lain yang bisa saja mengatasnamakan?,” ujarnya di Jakarta, dilansir dari kompas.com, Selasa (10/6).
Diharapkan, katanya, oknum-oknum yang meminta bayaran kepada jemaah haji tersebut benar-benar ditelusuri.
“Karena dikhawatirkan pelaku hanya mengatasnamakan dirinya sebagai petugas,” katanya.
Dirinya juga menyinggung soal Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler dan Keputusan Direktur Jenderal (Dirjen) Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 223 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Safari Wukuf dan Badal Haji.
Merujuk pada peraturan Dirjen tersebut, secara kelembagaan, Inspektorat Kementerian Agama bisa diterjunkan untuk melakukan klarifikasi dan investigasi atas temuan itu.
Karena itu, tambahnya, disayangkan apabila ada oknum petugas haji yang masih memungut biaya kepada para jemaah.
“Jika benar, persoalan itu makin menambah runyam penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 2025 ini, hal tersebut tidak bisa ditolerir dan di masa mendatang tidak boleh terulang,” tambahnya.
Sebelumnya diberitakan, Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) RI, Dahnil Anzar Simanjuntak menyoroti masalah dugaan pungutan liar layanan safari wukuf lansia selama fase puncak ibadah haji 1446 Hijriah atau 2025.
Temuan adanya dugaan pungutan liar safari wukuf, diketahui Dahnil saat melakukan kunjungan khusus ke hotel transit jemaah safari wukuf lansia di wilayah Aziziyah, Mekkah. (zr)
