KANDANGAN (TABIRkota) – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan Prabowo di 100 hari pertama, dipandang belum matang dalam perencanaan.
Menurut Ketua Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Putri (KOPRI) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Kalimantan Selatan (Kalsel), Dea Audina, terdapat berbagai masalah pada program MBG.
“Mulai dari masalah anggaran hingga potensi dampaknya terhadap mata pencaharian para pemilik kantin sekolah,” ujarnya kepada TABIRkota.com di Kandangan, ibu kota HSS, Jum’at (17/1).
Anggaran pemerintah, diperkirakan tidak mencukupi untuk memenuhi gizi sekali makan program MBG dan banyak pihak mengkhawatirkan adanya potensi penyalahgunaan anggaran oleh oknum.
Tidak hanya itu, katanya, di sejumlah daerah program MBG mematikan mata pencaharian pemilik kantin sekolah yang selama ini menjadi bagian dari ekosistem pendidikan, karena tidak ikut dilibatkan dalam program.
“Meski tujuan program baik, namun pelaksanaan yang terkesan terburu-buru, dapat menjadi penyebab munculnya berbagai polemik,” katanya.
Pemerintah, tambahnya, sebaiknya melaksanakan program MBG secara bertahap, mengingat anggaran yang sangat besar dan berpotensi resiko yang tinggi.
“Sebaiknya bertahap, misal dengan pemberian susu gratis terlebih dahulu, baru dilanjutkan dengan snack bergizi, sebelum akhirnya menyediakan makan siang bergizi,” tambahnya.
MBG dipandang sebagai program ambisius yang seharusnya membawa dampak positif bagi masyarakat yang bila tanpa perencanaan matang dan bijaksana, justru berisiko menciptakan masalah baru.
Karena itu, pemerintah diharapkan mengevaluasi kebijakan MBG secara menyeluruh dan meninjau kembali pelaksanaannya agar tujuan mulia program tersebut benar-benar tercapai tanpa mengorbankan pihak-pihak tertentu. (ra)
