JAKARTA (TABIRkota) – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Rapat Penanganan Isu Strategis Bersama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Aula Prona, Jakarta, Selasa (10/12).
Menurut Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, rapat kali ini membahas inisiasi dan rencana terkait penyelesaian konflik dan isu strategis BUMN.
“Karena kita mendapat tugas dari Presiden RI untuk mengatasi tiga hal prioritas,” ujarnya.
Hal pertama, katanya, adalah penyelesaian konflik tanah pemerintah, baik pusat maupun daerah.
“Kedua, turut diminta menyelesaikan masalah konflik dan sengketa tanah yang melibatkan BUMN,” katanya.
Ketiga, tambahnya, penyelesaian konflik tanah yang melibatkan TNI/POLRI.
“Kepada jajaran Kementerian ATR/BPN, diminta agar fokus dalam penyelesaian masalah tersebut sehingga hasilnya akurat, akuntabel dan prudent dengan berdasarkan risk management yang terukur,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Menteri BUMN, Aminudin Ma’ruf mengatakan, pihaknya menyambut baik langkah penanganan antara Kementerian ATR/BPN dan BUMN.
“Terima kasih karena telah difasilitasi terkait beberapa persoalan BUMN yang terkait dengan Kementerian ATR/BPN,” katanya.
Ia menambahkan, telah dilakukan pemetaan terkait persoalan yang berhubungan dengan Kementerian ATR/BPN.
“Ke depannya akan dilakukan beberapa tahap pertemuan sesuai dengan klasifikasi jenis BUMN yang ada,” tambahnya.
Hadir dalam pertemuan tersebut, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN serta perwakilan dari jajaran BUMN. (zr)
