DPRD Barsel Bentuk Pansus LKPj Kepala Daerah TA 2023

“Pansus LKPj Kepala Daerah TA 2023 akan bekerja selama satu bulan untuk menggali sejumlah kendala yang menjadi permasalahan dalam LKPj”

Wakil Ketua I DPRD Barsel, Nyimas Artika (foto: TABIRkota/akhmad madani)

BUNTOK (TABIRkota) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Selatan (Barsel), Kalimantan Tengah (Kalteng) membentuk Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2023.

Menurut Wakil Ketua I DPRD Barsel, Nyimas Artika, Pansus dibentuk untuk mengetahui apa saja permasalahan dalam proses atau pelaksanaan pembangunan.

“Melalui Pansus, semua permasalahan proses dan pelaksanaan pembangunan akan diketahui sehingga dapat dilakukan perbaikan,” ujarnya di Buntok, ibu kota Barsel, Senin (29/4).

Pansus tersebut, katanya, akan bekerja semala satu bulan untuk menggali sejumlah kendala yang menjadi permasalahan dalam LKPj.

“Apabila tidak ditemukan kendala, artinya proses dan pelaksanaan pembangunan sudah berjalan dengan baik sehingga dapat dijadikan acuan untuk kedepannya,” katanya.

BACA JUGA :  FASI XII Barsel 2024, Pj Bupati: Pembinaan Generasi Muda yang Berakhlak Mulia

Terpisah, Pj Bupati Barsel, Deddy Winarwan mengatakan, pembentukan Pansus sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13/2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

“Pasal 18 mengamanatkan bahwa kepala daerah wajib menyampaikan LKPj kepada DPRD kabupaten/kota paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir,” katanya.

Menurutnya, dalam PP tersebut juga diwajibkan untuk membentuk Pansus membahas LKPj paling lambat tiga bulan setelah diserahkan.

“Pansus yang nantinya melakukan dengar pendapat dan rapat pendalaman antara komisi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang nantinya akan menghasilkan rekomendasi,” ujarnya.

Rekomendasi yang dihasilkan, tambahnya, mencakup berbagai aspek, seperti perbaikan kinerja, pelayanan maupaun mempertahankan prestasi kinerja yang telah dijalankan.

BACA JUGA :  DPRD Barsel Berduka, Awang Paduka Meninggal Saat Sampaikan Aspirasi Masyarakat di Ruang Rapat

“Penyampaian LKPj dan pembahasannya, merupakan mekanisme dalam pemerintahan daerah yang telah diatur sesuai dengan ketentuannya,” tambahnya.

Semua mekanisme tersebut, dapat dijadikan indikator untuk penyusunan Rencangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2025 mendatang. (ra)

Pewarta: Akhmad Madani

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Pemukulan Beduk Tandai Pembukaan MTQ Nasional XXXV Kalsel di Tapin

Sen Apr 29 , 2024
"Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapin akan memberikan hadiah berupa umroh ke tanah suci Mekkah kepada juara pertama MTQ Nasional XXXV Kalsel 2024"

You May Like

TABIRklip