TREN ekowisata yang kian diminati wisatawan, khususnya generasi muda, membuka peluang besar bagi pengembangan pariwisata Indonesia. Namun di balik potensi tersebut, kesiapan mitigasi bencana dinilai menjadi faktor penentu keberlanjutan destinasi wisata alam di Tanah Air.
Hal itu mengemuka dalam Seminar Mitigasi Bencana di Destinasi Wisata Alam yang dilaksanakan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Elang Khatulistiwa Indonesia dan Asosiasi Pemandu Wisata Bakti Pertiwi dari Bandung secara daring pada Selasa (28/1) kemarin.
Forum webinar tersebut menyoroti pentingnya integrasi aspek keselamatan dan kesiapsiagaan bencana, seiring meningkatnya minat wisata berbasis alam.
Salah seorang pembicara, Gus Syafiq Sauqi menilai, lonjakan minat terhadap ekowisata tidak lepas dari perubahan pola hidup masyarakat modern.
“Di era banjir informasi seperti sekarang, manusia cepat lelah dan jenuh, sehingga yang dicari bukan sekadar hiburan, tetapi ruang untuk kembali ke alam, ke ketenangan serta ke pengalaman yang memulihkan,” ujarnya.
Fenomena tersebut tercermin dari meningkatnya arus wisatawan domestik dan mancanegara ke Indonesia.
Selain wisatawan dari kawasan Oseania seperti Australia dan Selandia Baru, minat juga datang dari Tiongkok, Jepang, hingga Rusia dalam beberapa tahun terakhir.
Kondisi tersebut, menjadikan ekowisata sebagai peluang strategis sekaligus sumber pertumbuhan ekonomi baru di sektor pariwisata.
Namun, peluang besar itu dinilai berisiko jika tidak diiringi dengan kesiapan mitigasi bencana. Aktivitas wisata alam seperti pendakian gunung, snorkeling, arung jeram hingga pengembangan desa wisata berbasis alam, memiliki potensi bahaya yang tidak bisa diabaikan.
“Keindahan alam saja tidak cukup, karena tanpa perencanaan mitigasi bencana, pelatihan keselamatan dan sumber daya manusia yang kompeten, satu insiden saja bisa merusak kepercayaan wisatawan,” kata Gus Syafiq Sauqi.
Webinar tersebut menghadirkan pelaku wisata M Mukhidin atau Gus Udin dari Mojokerto serta H Mahdani Hamzah dari Center Tanggap Bencana, yang dikenal aktif dalam penanganan bencana di berbagai wilayah Indonesia.
Kolaborasi lintas sektor tersebut dinilai penting untuk menjembatani kepentingan industri pariwisata dengan aspek keselamatan publik.
Forum tersebut juga mendorong lahirnya kerja sama konkret, mulai dari pembentukan komunitas, pelatihan pemandu wisata, hingga penyusunan standar mitigasi bencana di destinasi wisata alam.
Langkah itu dinilai masih jarang digarap secara serius, padahal sangat krusial bagi daya saing pariwisata nasional.
Ke depan, integrasi antara ekowisata dan kesiapsiagaan bencana diyakini tidak hanya meningkatkan rasa aman wisatawan, tetapi juga menjaga keberlanjutan ekonomi daerah.
Diharapkan, pariwisata Indonesia tidak hanya dikenal karena keindahannya, tetapi juga karena keamanannya.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pemandu Wisata Bakti Pertiwi, Muhammad Risanta mengatakan, Indonesia memiliki kekayaan wisata alam yang luar biasa, namun topografi di wilayah yang rawan bencana.
“Gunung, sungai, pantai dan hutan yang indah menyimpan potensi risiko seperti banjir, longsor, gempa bumi hingga cuaca ekstrem, sehingga, keselamatan harus menjadi bagian utama dari pengelolaan destinasi wisata alam,” katanya.
Mitigasi bencana bukan untuk menakut-nakuti wisatawan, melainkan untuk membekali mereka dengan pengetahuan dan kesiapsiagaan.
Menurutnya, wisatawan yang paham risiko akan lebih bijak, lebih tertib dan lebih menghargai alam.
“Di sisi lain, pengelola destinasi dituntut memiliki kesiapan, mulai dari perencanaan, sarana keselamatan hingga kemampuan sumber daya manusia dalam menghadapi situasi darurat,” ujarnya.
Melalui kegiatan webinar tersebut, tambahnya, ingin menumbuhkan kesadaran bersama bahwa edukasi kebencanaan adalah tanggung jawab semua pihak.
“Pemerintah, pengelola wisata, masyarakat lokal dan wisatawan harus berjalan beriringan dalam menciptakan destinasi wisata alam yang aman dan tangguh,” tambahnya.
Diharapkan, kegiatan webinar tersebut tidak berhenti pada tataran teori, tetapi dapat diterapkan secara nyata di lapangan.
Mitigasi yang baik diyakini tidak hanya melindungi wisatawan, tetapi juga menjaga keberlanjutan destinasi dan kepercayaan publik terhadap pariwisata Indonesia. (rls/ra)
