KOTABARU (TABIRkota) – Sejumlah Organisasi Masyarakat (Ormas) di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar aksi unjuk rasa di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, Kamis (4/9).
Sejumlah tuntutan disuarakan massa aksi, mulai dari maraknya aktivitas pertambangan illegal, penanganan banjir hingga persoalan fee proyek yang tidak transparan.
Praktisi Hukum dari Advokasi Rakyat untuk Nusantara (ARUN), Noripansyah dalam orasinya menyoroti minimnya waktu DPRD dalam menyerap aspirasi.
“Anggota DPRD hanya ada hari Senin, hari lainnya tidak ada, bagaimana masyarakat bisa menyampaikan aspirasi,” ujarnya.
Para anggota DPRD Kotabaru, katanya, lebih sibuk dengan agenda di luar daerah.
“DPRD harus memangkas perjalanan dinas dan meluangkan waktu lebih banyak untuk masyarakat,” katanya.
Kordinator Lapangan, Wahid menambahkan, pihaknya curiga pengawasan DPRD Kotabaru terhadap pemerintah daerah setempat, lemah.
“Jangan sampai DPRD takut sama Bupati,” tambahnya.
Menurutnya, kritik harus disampaikan tanpa rasa sungkan, demi kepentingan rakyat yang lebih besar.
Isu ‘fee proyek’ 20 persen yang meresahkan kontraktor lokal juga menjadi sorotan tajam dalam aksi tersebut. (cah/ra)
