KOTABARU (TABIRkota) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotabaru, Kalimantan Selatan (Kalsel) siap menindaklanjuti hasil evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi setempat atas perencanaan dan penganggaran tahun 2025.
Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Kotabaru, Eka Saprudin, hasil evaluasi BPKP, akan dijadikan rujukan dalam penyusunan kebijakan ke depan, khususnya menyangkut perbaikan lima sektor prioritas yaitu pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, kesehatan, pendidikan dan pemberdayaan UMKM.
“Hasil evaluasi itu harus menjadi panduan kita bersama untuk memperkuat perencanaan, memastikan program tepat sasaran dan menjawab kebutuhan riil masyarakat,” ujarnya pada kegiatan Audiensi Evaluasi BPKP tersebut di Aula Bamega, Kantor Bupati setempat, Kamis (12/6).
Kegiatan kali ini, katanya, menjadi bagian dari komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Juga sekaligus sebagai momentum refleksi untuk meningkatkan kualitas pembangunan daerah,” katanya.
Ke depan, isu strategis seperti program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih dan Sekolah Rakyat, dinilai juga harus diperhitungkan dalam penyusunan RPJMD agar kebijakan pembangunan menjawab kebutuhan mendasar masyarakat.
Sebelumnya, pada kesempatan itu, Kepala Perwakilan BPKP Kalsel, Ayi Riyanto dalam pemaparannya, menyampaikan hasil evaluasi atas perencanaan dan penganggaran Pemkab Kotabaru Tahun 2025.
Pada pemaparan tersebut, total anggaran lima sektor prioritas Pemkab Kotabaru sebesar Rp1,4 triliun, sebanyak Rp764,8 miliar atau 51,5 persen dinilai berpotensi tidak efektif.
Juga dinilai masih banyak program yang disusun tanpa keterkaitan antara perencanaan jangka menengah dan pendek.
Selain itu, turut disorot indikator kinerja program yang cenderung berfokus pada kuantitas, bukan kualitas hasil.
Sepert masih banyaknya indikator yang hanya menghitung jumlah, seperti jumlah anak yang bersekolah tanpa mengukur kualitas pendidikan itu sendiri.
Kondisi itu dianggap turut menyebabkan tingginya angka pengangguran terbuka yang bahkan melampaui angka kemiskinan di Kotabaru.
Evaluasi juga menemukan ketidaksesuaian antara judul program dan pelaksanaan di lapangan.
Salah satu contohnya adalah penanggulangan stunting yang lebih banyak mengalokasikan anggaran untuk kegiatan tidak langsung, seperti pelatihan umum daripada intervensi langsung kepada ibu hamil dan balita.
Anggaran pemberdayaan UMKM pun disebut belum optimal menjangkau pelaku usaha kecil di desa yang membutuhkan akses dan pendampingan.
Sebagai bentuk keseriusan, Pemkab Kotabaru berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPKP secara bertahap dan terukur untuk memastikan setiap program berjalan lebih efektif, efisien serta berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Pada kegiatan tersebut, turut hadir unsur pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), auditor BPKP serta para kepala unit teknis di lingkungan Pemkab Kotabaru. (zr)
