BUNTOK (TABIRkota) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Selatan (Barsel), Kalimantan Tengah (Kalteng) merampungkan pembahasan penyelesaian skema pembayaran tenaga kontrak serta evaluasi layanan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Barito.
Rampungan pembahasan tersebut, diutarakan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipimpin Ketua DPRD Barsel, HM Farid Yusran di ruang Gabungan Komisi DPRD setempat, Jumat (14/3).
Menurut Ketua DPRD Barsel, HM Farid Yusran, pembahasan kali ini, merupakan kelanjutan dari RDP Selasa (12/3) lalu yang fokus pada tenaga kontrak di sektor kesehatan dan pendidikan.
“Dalam pertemuan kali ini, kami menegaskan bahwa tenaga kontrak yang belum memenuhi syarat sebagai PPPK, tetap bisa mendapatkan gaji melalui mekanisme pendanaan dari BLUD untuk sektor kesehatan dan dana BOS untuk sektor pendidikan,” ujarnya.
Tenaga kontrak yang masuk dalam kategori tersebut, katanya, tidak lagi bergantung pada APBD, melainkan pada sumber pendanaan masing-masing instansi.
“Kami juga mendorong pencarian istilah baru untuk status mereka, seperti tenaga penugasan khusus atau sebutan lain yang sesuai,” katanya.
Selain itu, tambahnya, DPRD Barsel menyoroti layanan Perumdam Tirta Barito, terutama terkait distribusi air bersih dan tarif yang dinilai masih berada di bawah batas minimum sesuai ditetapkan oleh gubernur.
“Tarif yang terlalu rendah menyebabkan kerugian bagi Perumdam, tetapi itu bukan satu-satunya faktor, kami meminta mereka melakukan evaluasi menyeluruh agar layanan bisa lebih optimal,” tambahnya.
Dengan berakhirnya RDP, DPRD Barsel berharap seluruh instansi terkait dapat segera menindaklanjuti hasil pembahasan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pada rapat tersebut, Ketua DPRD Barsel turut didampingi Wakil Ketua I, Ideham serta Wakil Ketua II, Rusniah.
Juga anggota DPRD dari berbagai komisi, perwakilan Forkopimda, kepala perangkat daerah serta tamu undangan lainnya. (zr)
