TANJUNG (TABIRkota) – Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar seminar Akuntabilitas Politik Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik yang Transparan dan Responsif.
Seminar tersebut dilaksanakan di Gedung Informasi, Tanjung, Senin (10/2).
Menurut Ketua PAPBDSI Tabalong, Suriani, seminar yang digelar, merupakan ikhtiar membekali anggota PAPBDSI menghadapi dinamika dalam fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjalankan tugasnya pada pengawasan pemerintahan desa.
“Anggota BPD juga harus dibekali pemahaman ilmu politik dan pengetahuan prinsip dalam pelayanan publik agar semakin efektif berkolaborasi dalam pemerintahan desa,” ujarnya.
Sementara itu, Narasumber dari Presidium Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Tabalong, Kadarisman mengatakan, pelayanan publik adalah hak dari konsekuensi didelegasikannya kekuasaan yang mereka miliki kepada pengelola pemerintahan.
“Sangat mudah untuk mengukur kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh penyelenggara pemerintahan,” katanya.
Hal tersebut, ujarnya, dapat dilihat dari dimensi tangibelitas, dimensi responsiveness, liability, assurance dan dimensi empati.
“Pelayanan publik itu dapat diukur dengan lima dimensi pelayanan, seperti jaminan kepastian waktu dalam pelayanan, keandalan SDM, tanggap dan tak kalah penting, punya empati (atau, red) tidak,” ujarnya.
Empati, tambahnya, merupakan hal yang penting dalam pelayanan publik.
“Empati terhadap pelayanan pasien misalnya, itu sudah separuh penyembuhan,” tambahnya.
Pada seminar yang diikuti seratus orang lebih itu, turut menghadirkan Kepala Inspektorat Kabupaten Tabalong, Zainal Arifin dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalsel, Firman Yusi. (zr)
