Serikat Petani Kalsel Siap Bantu Program Cetak Sawah Pemerintah

“Meluasnya pencemaran lingkungan akibat limbah perusahaan ekstraktif dan manufaktur di Kalsel hendaknya ditindak tegas, apalagi jika abai terhadap tata kelola limbah”

“Batanjang” atau proses penanaman padi (foto: TABIRkota/rasta albanjari)

BARABAI (TABIRkota) — Serikat Petani Indonesia (SPI) Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Kalimantan Selatan (Kalsel) siap membantu program cetak sawah dari pemerintah.

Menurut Ketua Biro Komunikasi SPI Kalsel, Muhammad Riza Fahlipi, program cetak sawah harus melewati tahapan penelitian dan kajian, termasuk melibatkan petani lokal.

“Catatan kami, belum ada cetak sawah yang berhasil selain era Presiden Soeharto, karena minimnya rasa tanggung jawab aras jabatan seseorang di pemerintahan,” ujarnya di Barabai, Ibu Kota HST, Sabtu (14/12).

Salah satu penyebab kegagalan cetak sawah, katanya, karena ketiadaan irigasi dan tingkat keasaman tanahnya.

“Penting bagi pemerintah untuk melibatkan masyarakat atau lembaga non-pemerintah, supaya tidak kejar target luasan cetak sawah saja, tapi kualitas lahan dan irigasi perlu diperhatikan,” katanya.

Program cetak sawah bukan hal baru di Indonesia, era kepemimpinan Presiden Soeharto sudah ada, namun tingginya presentasi kegagalan seolah belum belajar dari pengalaman masa lampau.

Seperti di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), tambah Riza, ada ribuan hektar lahan gambut yang dapat dijadikan lahan pertanian padi, tepatnya di Desa Kayu Rabah, Kecamatan Pandawan.

“Di era Soeharto lahan tersebut difungsikan sebagai lahan tanam tumbuh kacang tanah, cukup bangun irigasi maka dapat tanam tumbuh padi rawa gambut,” tambahnya.

Musim hujan, lahan tersebut digenangi air berlebih dan kekeringan di musim kemarau, sehingga masyarakat tidak sepenuhnya bisa menanam padi, makanya penting dibangun irigasi.

Selain irigasi dan kualitas tanah yang penting dalam program ketahanan pangan Nasional, yakni sumber Daya Manusia (SDM) dan perlengkapan pertanian modern.

Jika SDM bersumber dari program transmigrasi, maka SPI Kalsel menyarankan agar 10 persen dari masyarakat lokal agar tidak menimbulkan permasalahan kemudian hari.

Karena pernah ada kasus di Kalsel, lahan pertanian menganggur akibat warga transmigrasi yang tidak memiliki keahlian tanam padi, sedangkan warga lokal mereka lebih paham cara bertani di lahan tadah hujan dan gambut. (fer)

Pewarta: M Ferian Sadikin

Journalist | Editor | - Hulu Sungai Tengah

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Gelar Sosialisasi, YSS Barsel Komitmen Bentuk Generasi Muda Berdaya Saing

Sab Des 14 , 2024
"Pada kegiatan tersebut, turut dihadirkan dua narasumber yaitu Kasat Binmas Polres Barsel, Normandi dan Pasi Ops Kodim 1012/Buntok, Kapten Inf Maswatu"

You May Like

HUT TABIRkota 3 Tahun

TABIRklip